MEDAN, beritapasti.id – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Cipayung Plus Sumatera Utara menggelar aksi bertajuk “Mimbar Rakyat #REBUTKEMERDEKAANSEJATI” di Kota Medan, Jumat (14/8/2026). Aksi yang dimulai sekitar pukul 15.00 WIB tersebut menjadi wadah mahasiswa menyampaikan kritik terhadap sejumlah persoalan publik, mulai dari narkoba, tata kelola pemerintahan, kebijakan ekonomi hingga arah pemerintahan nasional.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa menilai makna kemerdekaan tidak cukup diwujudkan melalui seremoni tahunan. Menurut mereka, kemerdekaan sejati harus tercermin melalui penegakan hukum yang adil, kedaulatan ekonomi, pemerintahan yang bersih, serta terjaminnya kebebasan sipil.
“Kemerdekaan sejati bukan sekadar seremoni pengibaran bendera, melainkan jaminan atas kedaulatan ekonomi, penegakan hukum tanpa tebang pilih, serta jaminan kebebasan sipil tanpa bayang-bayang militerisme,” ujar perwakilan pimpinan Aliansi Cipayung Plus Sumut dalam orasinya.
Salah satu tuntutan paling keras massa diarahkan kepada Kepolisian Daerah Sumatera Utara. Aliansi mendesak Kapolda Sumut dicopot karena menilai pemberantasan narkoba di Sumatera Utara belum mampu menyentuh jaringan dan aktor utama di balik peredaran narkotika.
Mahasiswa juga menyoroti persoalan penyalahgunaan narkoba di Sumatera Utara. Dalam orasinya, mereka mengutip data survei yang mereka atribusikan kepada BNN RI bersama BRIN dan BPS, yang menurut mereka menunjukkan tingkat prevalensi penyalahgunaan narkoba di Sumatera Utara masih mengkhawatirkan.
Menurut mahasiswa, pemberantasan narkoba tidak boleh hanya berhenti pada penindakan terhadap pengguna, kurir maupun pelaku di tingkat bawah. Aparat penegak hukum didesak membongkar jaringan pendanaan, distribusi hingga aktor utama yang berada di balik bisnis narkoba.
“Penegakan hukum selama ini terbukti mandul karena hanya menyasar kurir dan pedagang tingkat bawah, sementara gembong utama serta kartel besar masih bebas beroperasi,” kata perwakilan aliansi.
Atas persoalan tersebut, Aliansi Cipayung Plus Sumut mendesak pemerintah membentuk Tim Pencari Fakta (TPF) Independen untuk mengusut secara menyeluruh dugaan jaringan narkoba di Sumatera Utara.
Mahasiswa menilai tim independen diperlukan untuk memastikan proses pengusutan berlangsung transparan dan tidak berhenti pada penangkapan pelaku lapangan.
Selain persoalan narkoba, mahasiswa turut menyoroti dinamika reshuffle Kabinet Merah Putih. Mereka meminta perubahan komposisi kabinet tidak menjadi ruang kompromi kepentingan politik maupun praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
Menurut aliansi, evaluasi kabinet seharusnya didasarkan pada kinerja, kompetensi dan integritas, serta kemampuan menghadirkan kebijakan yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Mahasiswa juga mengkritisi kebijakan pembiayaan sejumlah program strategis pemerintah, khususnya Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Mereka meminta pemerintah membuka ruang audit dan evaluasi secara transparan terhadap anggaran serta mekanisme pembiayaan kedua program tersebut.
Mereka mengingatkan, skema pembiayaan berskala besar dan terpusat harus dirancang secara hati-hati agar tidak mengganggu keseimbangan sektor jasa keuangan maupun keberlangsungan pelaku usaha kecil.
“Pengalihan likuiditas pembiayaan secara terpusat berisiko mematikan sektor usaha mikro, pedagang kelontong, pasar tradisional, dan pelaku usaha lokal,” tegas perwakilan aliansi.
Isu lain yang menjadi sorotan adalah wacana perluasan keterlibatan prajurit TNI aktif dalam jabatan sipil serta pengamanan aktivitas masyarakat, termasuk demonstrasi.
Aliansi Cipayung Plus Sumut menyatakan menolak perluasan peran tersebut. Mereka menilai pemisahan fungsi pertahanan dan keamanan harus tetap menjadi prinsip utama dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
Mahasiswa merujuk pada Pasal 30 UUD 1945 serta TAP MPR Nomor VI/MPR/2000 dan TAP MPR Nomor VII/MPR/2000 sebagai dasar argumentasi mengenai pembagian fungsi pertahanan dan keamanan.
Menurut mereka, pelibatan aparat militer dalam ruang keamanan sipil harus dilakukan secara terbatas, terukur dan sesuai dengan ketentuan hukum agar tidak mengaburkan batas antara fungsi pertahanan dan keamanan.
Dalam pernyataan sikapnya, Aliansi Cipayung Plus Sumut menyampaikan empat tuntutan utama.
Pertama, meminta pemerintah melakukan audit transparan terhadap seluruh anggaran program MBG serta mengevaluasi secara menyeluruh skema KDMP.
Kedua, mendesak pemerintah membersihkan birokrasi dari praktik nepotisme politik dan KKN serta memastikan pengisian jabatan publik dilakukan berdasarkan kompetensi dan integritas.
Ketiga, meminta pemerintah menghentikan perluasan penempatan perwira TNI aktif pada jabatan sipil yang dinilai berpotensi mengaburkan batas antara fungsi pertahanan dan ranah sipil.
Keempat, mendesak pembentukan TPF Independen untuk mengusut jaringan narkoba di Sumatera Utara sekaligus mengevaluasi kepemimpinan Polda Sumut, termasuk tuntutan pencopotan Kapolda Sumut yang dinilai belum mampu memberantas jaringan narkoba secara tuntas.
Pernyataan sikap tersebut ditandatangani sejumlah pimpinan organisasi yang tergabung dalam Aliansi Cipayung Plus Sumut. Di antaranya Korwil GMKI Sumut Chrisye Sitorus, Komda PMKRI Sumut Sintong Sinaga, Ketua DPD IMM Sumut Rahmat Taufik Pardede, Ketua DPD GMNI Sumut Armando Kurniansyah Sitompul, Ketua PW KAMMI Sumut Irham Saddani Rambe, serta Ketua PW HIMMAH Sumut Imransyah Pasai.
Aksi berlangsung hingga menjelang malam. Setelah menyampaikan seluruh tuntutan dan pernyataan sikap, massa kemudian membubarkan diri dengan tertib.
Aliansi Cipayung Plus Sumut menegaskan aksi tersebut merupakan bagian dari upaya mahasiswa mengawal kebijakan pemerintah dan berbagai persoalan publik, baik di Sumatera Utara maupun di tingkat nasional.
Mereka menyatakan akan terus memantau tindak lanjut tuntutan tersebut dan mendorong agar aspirasi yang disampaikan tidak berhenti sebagai pernyataan politik di jalan, tetapi diwujudkan melalui kebijakan serta langkah konkret pemerintah dan aparat penegak hukum. (bp-03)
