BATU BARA, beritapasti.id – Sebanyak 130 personel gabungan dikerahkan untuk memperketat pengawasan perairan Batu Bara, Sumatera Utara, yang berbatasan langsung dengan Selat Malaka. Operasi ini difokuskan untuk mencegah tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan tindak pidana penyelundupan manusia (TPPM) melalui jalur laut.
Upaya tersebut ditandai dengan Apel Bersama Operasi Gabungan Laut yang digelar Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sumatera Utara di Lapangan Upacara PT INALUM, Senin (28/9/2026).
Kepala Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Sumatera Utara, Dr. Parlindungan, S.H., M.H., mengatakan, posisi geografis Batu Bara yang berhadapan langsung dengan Selat Malaka menjadikan wilayah tersebut strategis sekaligus memiliki kerawanan dalam pengawasan perlintasan orang.
Menurut dia, tingginya lalu lintas laut, banyaknya pelabuhan rakyat dan muara sungai, serta garis pantai yang belum seluruhnya terjangkau Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) menjadi tantangan dalam mencegah perlintasan ilegal.
Kondisi tersebut, kata Parlindungan, membutuhkan pengawasan yang lebih optimal melalui koordinasi lintas instansi.
Sebanyak 130 personel yang terlibat dalam operasi gabungan ini berasal dari Kanwil Ditjen Imigrasi Sumatera Utara, TNI Angkatan Laut, Polres Batu Bara, Bea Cukai Kuala Tanjung, Satpol PP, KSOP Kuala Tanjung, unsur Kejaksaan, serta seluruh unit pelaksana teknis (UPT) Imigrasi se-Sumatera Utara.
Apel bersama tersebut juga dihadiri sekitar 30 tamu undangan dari unsur pemangku kepentingan strategis, di antaranya Bupati Batu Bara, Kepala Kanwil Bea Cukai Sumatera Utara, Kabinda Sumatera Utara, Danlanal Tanjung Balai Asahan, Kapolres Batu Bara, Kajari Batu Bara, Kepala KSOP Kuala Tanjung, dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) lainnya.
Usai apel, kegiatan dilanjutkan dengan patroli laut menggunakan dua kapal Bea Cukai. Patroli tersebut akan dilaksanakan secara rutin untuk mengawasi pergerakan orang dan barang sekaligus menjaga keamanan wilayah perairan Batu Bara.
Operasi gabungan ini menjadi bagian dari upaya Imigrasi Sumatera Utara memperkuat pengawasan perlintasan laut melalui sinergi dengan berbagai instansi terkait.
Langkah tersebut juga merupakan implementasi 15 Program Aksi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto serta mendukung visi Imigrasi untuk Rakyat yang diusung Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam Marantoko. (bp-03)
