MEDAN, beritapasti.id – Pelaksanaan Gelar Melayu Serumpun (GEMES) XVIII Tahun 2026 terus menjadi sorotan publik. Selain menuai kritik dari sejumlah warganet terkait kualitas penyelenggaraan acara, proses penetapan pemenang tender kegiatan tahunan tersebut juga dipertanyakan setelah muncul dugaan bahwa prosesnya telah dikondisikan sejak awal.
Di media sosial, sejumlah pengunjung menyampaikan kekecewaan setelah menghadiri kegiatan yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tersebut. Mereka menilai kemeriahan acara belum sebanding dengan besarnya anggaran yang telah dialokasikan pemerintah.
Salah satu kritik disampaikan melalui akun TikTok **Priadi dan Mie Express Tenda Merah**, yang kemudian diunggah ulang oleh akun **AnnaJullie93**. Dalam video tersebut, pemilik akun mengaku tidak puas dengan pelaksanaan GEMES.
> “Nggak enak pun. Nggak mau lagi ke sana. Tahun depan juga nggak lagi,” ujarnya dalam video tersebut.
Unggahan itu memicu beragam tanggapan dari warganet. Sebagian mempertanyakan efektivitas penggunaan anggaran daerah untuk kegiatan seremonial apabila kualitas penyelenggaraannya dinilai belum mampu memberikan hiburan maupun dampak ekonomi yang signifikan bagi masyarakat.
Meski demikian, tidak seluruh tanggapan bernada negatif. Akun Instagram **@mi.raheim** memberikan apresiasi terhadap penyelenggaraan GEMES. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi wadah penting untuk memperkenalkan budaya Melayu sekaligus keberagaman etnis di Kota Medan kepada masyarakat luas. Ia juga menilai acara berlangsung aman dan tertib tanpa gangguan berarti.
Di tengah pro dan kontra tersebut, beredar informasi yang menyebut penetapan pemenang tender penyelenggaraan GEMES 2026 diduga telah dikondisikan sejak awal. Dugaan itu memunculkan pertanyaan mengenai transparansi proses pengadaan serta kemungkinan tidak terciptanya persaingan usaha yang sehat dalam penentuan pemenang proyek.
Menanggapi hal itu, Direktur Utama Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Perkumpulan Suluh Muda Inspirasi (SMI), Kristian Simarmata, meminta agar seluruh tahapan penyelenggaraan GEMES diawasi secara ketat. Pengawasan tersebut, menurutnya, harus mencakup proses perencanaan anggaran, penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), mekanisme tender, pelaksanaan kontrak, hingga pengawasan internal di lingkungan Pemko Medan.
Kristian juga mendorong dilakukannya audit investigatif terhadap penyelenggaraan GEMES, termasuk pelaksanaan pada tahun-tahun sebelumnya. Audit tersebut dinilai penting untuk memastikan ada atau tidaknya dugaan markup anggaran, pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai kontrak, maupun potensi kerugian keuangan negara.
Menurutnya, selama ini evaluasi terhadap manfaat penyelenggaraan GEMES masih belum terlihat secara komprehensif. Padahal, kegiatan yang setiap tahun menggunakan anggaran daerah bernilai miliaran rupiah itu seharusnya mampu memberikan dampak nyata terhadap sektor pariwisata, pelaku seni, UMKM, serta peningkatan jumlah kunjungan wisatawan.
“Kalau manfaatnya tidak terukur, sementara anggarannya terus meningkat, tentu publik berhak mempertanyakan kewajaran penggunaan APBD tersebut,” kata Kristian.
Selain itu, SMI juga mendesak DPRD Kota Medan agar menjalankan fungsi pengawasannya secara maksimal dengan memanggil pihak-pihak terkait dan membedah secara terbuka rincian anggaran penyelenggaraan GEMES, sehingga masyarakat memperoleh penjelasan yang transparan mengenai penggunaan dana publik.
Versi ini lebih SEO-friendly, menggunakan struktur berita yang lebih rapi, menghindari pengulangan kalimat, dan tetap mempertahankan sudut pandang yang berimbang dengan menampilkan kritik maupun apresiasi terhadap penyelenggaraan GEMES. (bp-03/rel)
