MEDAN, beritapasti.id – Ketua Komisi IV DPRD Kota Medan, Paul Mei Anton Simanjuntak, menyoroti pembangunan jalur khusus Bus Rapid Transit (BRT) yang saat ini mulai dikerjakan di sejumlah ruas jalan utama Kota Medan. Meski mendukung program transportasi massal tersebut, DPRD meminta adanya penjelasan menyeluruh terkait pelaksanaan proyek, termasuk dampaknya terhadap lingkungan dan fasilitas umum.
“Kita mendukung penuh program BRT karena merupakan salah satu solusi untuk mengurangi kemacetan di Kota Medan. Namun, pelaksanaannya juga harus terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat,” ujar Paul kepada wartawan di Gedung DPRD Medan, Selasa (2/6/2026).
Menurutnya, pembangunan jalur khusus BRT yang memanfaatkan median jalan perlu mendapat perhatian serius karena berdampak pada penebangan sejumlah pohon serta perubahan kondisi infrastruktur di beberapa titik.
Paul menilai DPRD sebagai lembaga pengawas memiliki kepentingan untuk mengetahui secara rinci perencanaan dan pelaksanaan proyek yang sedang berjalan tersebut.
“Karena proyek ini berada di wilayah Kota Medan dan menyangkut kepentingan masyarakat luas, tentu DPRD perlu mengetahui bagaimana perencanaannya, seperti apa pelaksanaannya, dan bagaimana mitigasi dampaknya,” katanya.
Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu menyebut hingga saat ini masih banyak hal yang perlu dijelaskan kepada publik, termasuk terkait pembangunan jalur khusus yang dirancang terpisah dari jalur kendaraan umum guna meningkatkan efektivitas layanan transportasi massal.
Untuk memperoleh penjelasan yang komprehensif, Komisi IV DPRD Medan berencana menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan sejumlah instansi terkait. Di antaranya Dinas Perhubungan Kota Medan, Dinas SDABMBK Kota Medan, Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan, Dinas Perhubungan Sumatera Utara, PLN, serta Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah II Sumatera Utara.
“Kami ingin mendengar langsung penjelasan dari seluruh pihak terkait agar program ini dapat berjalan maksimal dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat,” ujarnya.
Selain persoalan teknis pembangunan, Paul juga menyoroti penebangan pohon yang terjadi sebagai dampak pengerjaan proyek. Menurutnya, perlu ada keterbukaan mengenai jumlah pohon yang ditebang, mekanisme pengelolaan hasil penebangan, hingga rencana penghijauan sebagai bentuk kompensasi lingkungan.
“Kami ingin ada penjelasan yang jelas terkait pohon-pohon yang ditebang. Berapa jumlahnya, bagaimana proses pengelolaannya, dan seperti apa rencana penggantinya. Hal-hal seperti ini penting untuk diketahui masyarakat,” tegasnya.
Seperti diketahui, pembangunan jalur khusus BRT saat ini mulai berlangsung di kawasan Medan, Binjai, dan Deli Serdang. Sejumlah pekerjaan terlihat dilakukan di median jalan pada ruas Jalan Sisingamangaraja serta Jalan Gatot Subroto–Jalan Binjai sebagai bagian dari pengembangan sistem transportasi massal perkotaan.
Paul berharap pembangunan BRT tidak hanya berorientasi pada peningkatan layanan transportasi, tetapi juga memperhatikan aspek lingkungan, tata kota, dan kenyamanan masyarakat.
“Transportasi modern memang menjadi kebutuhan kota besar. Namun, pelaksanaannya juga harus memperhatikan keseimbangan lingkungan dan kepentingan masyarakat secara keseluruhan,” pungkasnya. (bp-03)
