MEDAN – Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan Sinergi dan Kolaborasi antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pemerintah Daerah dalam upaya pemberantasan korupsi di Wilayah I. Kegiatan yang berlangsung pada Rabu (30/4/2025) di Aula Bhinneka Tunggal Ika, Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, ini menjadi wadah penguatan kerja sama antarlembaga demi terciptanya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Wali Kota Rico hadir bersama jajaran DPRD Kota Medan, yakni Ketua Wong Chun Sen dan Wakil Ketua H. Zulkarnain. Turut mendampingi, Sekretaris Daerah Wiriya Alrahman, Kepala Bappeda Benny Iskandar, Plt. Kepala Bapenda T. Roby Chairi, dan Plt. Kepala Inspektorat Habibi Adhawiyah.
Dalam keterangannya, Rico Waas menyampaikan bahwa Pemko Medan terus memperkuat sistem pencegahan korupsi melalui pendekatan teknologi dan pengawasan internal yang progresif.
“Kami berkomitmen menciptakan pemerintahan yang bersih dan melayani. Untuk itu, Pemko Medan telah meluncurkan berbagai aplikasi berbasis digital seperti Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG), Whistleblowing System (WBS), Saber Pungli, serta Topi Kita, yaitu Klinik Informatif Terpadu dan Aktif Berbasis Risiko,” ungkapnya.
Rico menambahkan, selama tahun 2024, Inspektorat Kota Medan telah menindaklanjuti 31 laporan masyarakat, sekaligus memastikan tidak terjadi benturan kepentingan dalam proses mutasi jabatan di lingkungan Pemko.
Terkait dengan capaian Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK, ia menjelaskan bahwa Kota Medan berhasil meraih skor pemenuhan dokumen dan informasi publik sebesar 100%.
“Ini menunjukkan bahwa upaya perbaikan tata kelola berjalan di jalur yang tepat, meskipun masih banyak yang harus ditingkatkan,” ujar Rico.
Sebagai langkah lanjutan, Pemko Medan kini fokus memperkuat peran Inspektorat tidak hanya sebagai pengawas, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam membangun budaya integritas.
“Struktur organisasi dan sistem kerja Inspektorat sedang kami perkuat agar lebih adaptif dan responsif terhadap tantangan pengawasan birokrasi ke depan,” pungkasnya.
Rakor ini merupakan bagian dari inisiatif KPK dalam memperkuat sinergi lintas sektor, khususnya dengan pemerintah daerah, guna mendorong tata kelola yang antikorupsi dan berorientasi pada pelayanan publik yang bersih serta efisien. (Bp-Ki)
