MEDAN, beritapasti.id – Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, menegaskan bahwa Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi (SDABMBK) harus memiliki data dan pemahaman paling mutakhir terkait kondisi drainase dan sungai-sungai besar di Kota Medan.
“Tanpa data dan pemetaan yang akurat, upaya pengendalian banjir hanya bersifat parsial dan tidak menyentuh akar persoalan,” tegasnya saat memimpin Rapat Kerja Tematik Pelaksanaan Pembangunan Kota Medan Tahun 2026, Rabu (14/1/2026), di Ruang Rapat I Kantor Wali Kota Medan.
Rapat ini dihadiri Wakil Wali Kota Medan H. Zakiyuddin Harahap, Sekretaris Daerah Wiriya Alrahman, Kepala Bappeda Ferri Ichsan, Inspektur Erfin Fahrurrazi, serta sejumlah kepala dinas dan badan terkait.
Rico Waas menjelaskan bahwa pesatnya pertumbuhan Kota Medan baik dari sisi jumlah penduduk, kawasan permukiman, maupun perubahan tata ruang telah menggerus fungsi alami daerah resapan air. Banyak area yang seharusnya menjadi ruang terbuka hijau atau penahan banjir kini berubah menjadi permukiman dan bangunan tertutup.
“Drainase memang perlu dibenahi, tapi saya ingin solusi yang paling jitu. Bukan sekadar perawatan atau pengurangan dampak, melainkan langkah yang benar-benar menyelesaikan masalah banjir,” ujarnya.
Wali Kota menilai berbagai program penanganan banjir yang selama ini dijalankan masih bersifat parsial dan belum cukup kuat menghadapi banjir besar. Ia meminta perangkat daerah terkait berani menentukan satu strategi utama sebagai pegangan bersama, agar kebijakan penanganan banjir jelas dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Menurut Rico Waas, normalisasi dan pelebaran sungai harus menjadi solusi utama. Masih banyak sungai besar, seperti Sungai Deli, Babura, Belawan, dan Bedera, yang belum dinormalisasi selama puluhan tahun. Beberapa sungai bahkan terakhir kali dinormalisasi pada tahun 2000.
“Sudah 25 tahun tidak dinormalisasi. Ini harus menjadi perhatian serius. Kalau kita tidak bertindak maksimal, banjir akan terus berulang,” katanya.
Rico Waas menekankan pentingnya pelebaran sungai sebagai langkah realistis dan terbukti efektif. Ia mencontohkan pengalamannya tinggal di Jakarta, di mana pelebaran Sungai Ciliwung mampu menekan banjir secara signifikan. Daya tampung sungai di Medan saat ini tidak sebanding dengan volume air akibat alih fungsi lahan dan tingginya curah hujan di hulu.
“Banjir bisa diprediksi alurnya. Dari hulu sampai Medan Utara, air terakumulasi di sungai-sungai besar. Kalau tidak diperbesar dan dinormalisasi, air pasti meluap,” ujarnya.
Lebih jauh, ia menekankan bahwa banjir bukan sekadar genangan air, tetapi berdampak langsung pada kelumpuhan ekonomi kota. Dengan jumlah penduduk sekitar 2,5 juta jiwa, banjir di Medan sebagai ibu kota provinsi akan menimbulkan efek domino ke wilayah sekitar.
Selain solusi fisik, Wali Kota mendorong pemanfaatan teknologi modern melalui Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida). Ia menekankan kebijakan pengendalian banjir harus berbasis riset, bukan bersifat “tambal sulam”.
“Kalau kita kerjakan, kerjakan sekali tapi maksimal. Jangan setengah-setengah,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Medan H. Zakiyuddin Harahap menyoroti keberadaan bangunan di bantaran sungai yang menjadi penghambat normalisasi. Ia menegaskan bahwa sempadan sungai harus steril dan menyoroti praktik penutupan parit oleh pedagang serta pengecoran permanen di atas saluran air, khususnya di kawasan Belawan dan Sicanang, yang memperparah banjir.
Rapat kerja tematik ini diharapkan menjadi titik awal perumusan strategi penanganan banjir yang tegas, terarah, dan komprehensif, sehingga Pemko Medan memiliki satu solusi utama yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. (bp-03)
