MEDAN, beritapasti.id – Banjir besar yang kembali melanda hampir seluruh wilayah Kota Medan dalam beberapa hari terakhir mempertegas bahwa persoalan banjir di kota ini belum tertangani secara serius.
Anggota DPRD Medan Fraksi PKS, Datuk Iskandar Muda, A.Md, menyebut situasi tersebut sebagai bukti kegagalan tata kelola infrastruktur dan lemahnya kehadiran pemerintah kota dalam kondisi darurat.
“Kita melihat sendiri bagaimana warga kesulitan menyelamatkan barang dan keluarga, tetapi bantuan yang datang sangat terbatas. Banyak yang mengeluh tidak ada posko memadai, koordinasi yang lambat, dan respon instansi yang tidak sigap, padahal banjir kali ini menyebabkan kerugian besar,” ujar Datuk, Senin (1/12/2025).
Ia menegaskan bahwa masyarakat membutuhkan kehadiran pemimpin di lokasi bencana, bukan hanya arahan dari kantoran. “Warga berharap pejabat turun langsung, melihat kondisi sebenarnya, bukan hanya menerima laporan. Kenyataannya, banyak warga merasa dibiarkan menghadapi musibah ini,” ujarnya.
Datuk juga menyoroti hasil proyek-proyek pengendalian banjir yang selama ini digadang-gadang mampu mengurangi genangan. Menurutnya, proyek bernilai besar itu gagal menunjukkan hasil maksimal: drainase baru mudah tersumbat, kolam retensi tidak berfungsi baik, dan beberapa pekerjaan infrastruktur dinilai tidak melalui kajian matang.
“Ini bukan sekadar persoalan teknis, tetapi soal manajemen. Kalau perencanaan tidak akurat, pengawasan lemah, dan pelaksanaan asal-asalan, maka hasilnya tetap sama—kota banjir, anggaran habis, dan masyarakat menjadi korban,” katanya.
Ia mendorong Pemko Medan melakukan evaluasi besar-besaran dan meninggalkan pola kerja reaktif yang selama ini terjadi. Datuk menilai pemerintah perlu membangun sistem penanganan banjir yang lebih modern dan terpadu, mulai dari perbaikan total jaringan drainase, penggunaan data dan teknologi untuk prediksi bencana, hingga penguatan koordinasi lintas instansi. Selain itu, ia menekankan pentingnya pelibatan masyarakat dalam edukasi kebencanaan dan pengawasan infrastruktur di lingkungan masing-masing.
“Banjir kali ini harus menjadi titik balik. Pemerintah tidak boleh hanya hadir saat peresmian proyek, tetapi harus berdiri di tengah warga saat kondisi paling genting,” tegasnya. Politisi kelahiran Kisaran itu meminta Pemko Medan lebih transparan terkait anggaran dan program penanganan banjir. “Masyarakat sudah terlalu sering diberi janji. Yang dibutuhkan sekarang adalah tindakan nyata dan perubahan yang bisa dirasakan,” pungkasnya. (bp-03)
