MEDAN – Pemko Medan turut serta dalam peluncuran Indikator Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) melalui aplikasi Monitoring Center of Prevention (MCP) Tahun 2025 yang digelar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) secara virtual melalui Zoom, pada Rabu (5/3) di Command Center, Kantor Wali Kota Medan.
Kegiatan ini dihadiri oleh Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, yang diwakili oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Medan, Wiriya Al-Rahman, serta didampingi oleh seluruh Pimpinan Perangkat Daerah di lingkungan Pemko Medan. Di antaranya adalah Kepala Bappeda, Benny Iskandar; Kepala BKDPSDM Medan, Subhan Fajri Harahap; Kepala Dinas Dukcapil, Baginda P. Siregar; dan Kepala Dinas PMPTSP, Nurbaiti Harahap.
Peluncuran ini dimulai dengan pemaparan materi mengenai pencegahan korupsi oleh Prof. Dr. Ir. Marsudi Wahyu Kisworo dari KPK-RI, yang diikuti oleh seluruh Gubernur, Bupati/Walikota, serta Ketua DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia.
Selanjutnya, peluncuran Indikator IPKD MCP Tahun 2025 dilakukan oleh Ketua KPK-RI, Setyo Budiyanto, yang disaksikan oleh para peserta yang hadir baik secara langsung maupun daring.
MCP sendiri merupakan bagian dari upaya pencegahan korupsi di Indonesia dan berperan penting untuk memastikan agar uang rakyat digunakan dengan tepat serta meminimalkan tindak pidana korupsi.
Sekda Kota Medan, Wiriya Al-Rahman, mengungkapkan bahwa Pemko Medan mendukung penuh peluncuran Indikator Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) pada aplikasi MCP. Sebagai informasi, MCP yang diluncurkan oleh KPK RI pada tahun 2018 telah diimplementasikan di pemerintah daerah seluruh Indonesia, termasuk Kota Medan, sebagai salah satu langkah strategis untuk mencegah korupsi di pemerintah daerah. (bp-03)
