MEDAN – Dugaan kecurangan dalam proses seleksi Kepala Lingkungan (Kepling) kembali mencuat. Fraksi PDI Perjuangan DPRD Medan secara tegas meminta Wali Kota Medan dan Inspektorat untuk menonaktifkan sementara sejumlah pejabat, mulai dari Kabag Tata Pemerintahan (Tapem), camat, hingga lurah, yang diduga tidak netral dan memanipulasi proses seleksi Kepling.
Desakan itu disampaikan dalam sidang paripurna DPRD Medan, Selasa (10/6/2025), saat Fraksi PDIP menyampaikan pandangan umum terhadap Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) APBD Tahun Anggaran 2024 yang disampaikan Wali Kota Medan.
“Proses seleksi Kepling di beberapa wilayah sarat kepentingan. Manipulasi data dukungan warga terjadi secara sistematis dan dibiarkan oleh pejabat setempat. Ini tidak bisa ditoleransi,” tegas Bendahara Fraksi PDIP, Margaret MS.
Margaret secara khusus menyinggung seleksi Kepling di Kelurahan Timbang Deli, Kecamatan Medan Amplas. Di sana, seorang calon yang telah memenuhi syarat justru digugurkan tanpa alasan jelas. Menurutnya, panitia seleksi di tingkat kelurahan diduga memalsukan hasil klarifikasi dukungan warga.
“Kami memiliki data kuat bahwa seleksi itu tidak sah secara prosedur. Padahal Perda Kota Medan Nomor 21 Tahun 2021 mengatur mekanisme yang harusnya adil dan transparan,” tambahnya.
Kecurigaan juga mengarah ke wilayah Lingkungan 13 dan 14 di Kelurahan Titi Papan, Kecamatan Medan Deli. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi I DPRD Medan, DPRD sudah mengeluarkan rekomendasi agar dilakukan verifikasi ulang. Namun, rekomendasi itu diabaikan.
“Ada indikasi kuat oknum lurah dan camat menerima sesuatu dari calon Kepling yang akhirnya terpilih. Ini bukan sekadar pelanggaran prosedur, ini soal integritas dan kepercayaan publik,” kata Margaret dengan nada serius.
Fraksi PDIP menilai, satu-satunya cara agar pemeriksaan bisa berjalan objektif adalah dengan menonaktifkan pejabat yang terlibat sementara waktu, termasuk Kabag Tapem, Camat Medan Amplas, Camat Medan Deli, serta lurah di wilayah bermasalah.
Di sisi lain, Fraksi PDIP juga mengapresiasi langkah Pemko Medan dalam memperkuat kedisiplinan ASN. Namun, Margaret mengingatkan, reward dan punishment harus seimbang agar tidak menimbulkan demotivasi bagi aparatur yang sudah bekerja dengan baik.
Menutup pandangannya, Margaret turut menyoroti laporan keuangan Pemko Medan yang dalam empat tahun terakhir terus mendapat catatan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ia menilai permasalahan tersebut mencerminkan tata kelola anggaran yang belum sepenuhnya akuntabel.
“Kami tahu hal ini bukan sepenuhnya kesalahan pemerintahan saat ini, tetapi kami tidak ingin lagi membaca catatan serupa dalam laporan keuangan tahun depan. Tata kelola keuangan harus segera dibenahi,” tandasnya. (Bp-03)
