MEDAN – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Medan mengungkapkan sejumlah kekhawatiran atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2024. Dalam rapat paripurna DPRD, Selasa (10/6/2025), juru bicara Fraksi PKS, Zulham Efendi, menyampaikan tujuh poin penting yang perlu menjadi perhatian pemerintah kota.
Salah satu catatan utama adalah tingginya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang mencapai Rp105,25 miliar, meningkat tajam dibandingkan tahun 2023. Fraksi PKS menilai kondisi ini menunjukkan masih banyak anggaran yang belum terserap maksimal.
Selain itu, Fraksi PKS juga menyoroti lonjakan Belanja Tidak Terduga yang melonjak dari Rp116 juta menjadi Rp5,3 miliar. “Kami meminta kejelasan penggunaan dana ini agar anggaran tepat sasaran dan transparan,” kata Zulham.
Dari sisi pendapatan, ada beberapa sektor yang mengalami penurunan signifikan. Pajak restoran misalnya, meski tahun ini sedikit melewati target, tetap jauh lebih rendah dibanding capaian tahun sebelumnya. Sektor retribusi pelayanan persampahan juga jauh di bawah target, disinyalir karena adanya kebocoran dan praktik penyimpangan.
Turunnya pendapatan dari pelayanan parkir di tepi jalan umum juga mendapat sorotan. Fraksi PKS mempertanyakan efektivitas sistem e-parking yang sudah diterapkan, serta meminta evaluasi menyeluruh agar PAD bisa meningkat.
Kondisi serupa terlihat pada pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang turun drastis, serta realisasi anggaran belanja infrastruktur seperti jalan dan jembatan yang tidak optimal.
Fraksi PKS mengingatkan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan keuangan daerah, termasuk kinerja Perusahaan Umum Daerah (PUD) yang dianggap belum memberikan kontribusi signifikan terhadap PAD.
“Peningkatan pendapatan dan pengelolaan anggaran yang efektif adalah kunci untuk memastikan pembangunan kota dan pelayanan publik berjalan dengan baik. Kami berharap pemerintah kota merespon catatan ini dengan serius,” pungkas Zulham. (Bp-03)
