MEDAN – Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Medan menyampaikan kritik tajam terhadap Pemerintah Kota Medan atas lambannya penyelesaian pembangunan Medan Islamic Center (MIC). Proyek strategis keumatan yang digagas sejak 2020 itu hingga kini belum menunjukkan kemajuan berarti.
Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Fraksi Demokrat, Muslim Harahap, dalam sidang paripurna penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Ranperda Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, Senin (9/6).
“Kami menerima banyak keluhan dari warga, terutama dari kawasan Medan Utara. Mereka bertanya, kapan Medan Islamic Center rampung? Padahal, pembangunannya sudah dimulai sejak empat tahun lalu,” ujar Muslim.
Menurutnya, MIC seharusnya menjadi pusat kegiatan Islam dan representasi kemajuan keagamaan di Kota Medan. Namun, ketidakpastian pengerjaannya justru menimbulkan kekecewaan dan hilangnya kepercayaan publik terhadap proyek-proyek strategis pemerintah.
Pasar UMKM Terbengkalai, Pemko Dianggap Lalai dalam Pengelolaan
Tak hanya menyoroti Islamic Center, Fraksi Demokrat juga mengkritisi keberadaan pasar-pasar UMKM di sejumlah kecamatan yang kini terbengkalai. Sejumlah bangunan pasar yang telah dibangun menggunakan dana APBD justru tidak dimanfaatkan secara optimal.
“Di Medan Marelan dan Medan Tembung, kami menemukan pasar UMKM yang tidak jelas pengelolaannya. Ini berbahaya bagi akuntabilitas anggaran. Begitu juga di bawah Lapangan Merdeka, ada ruang UMKM, tapi siapa yang bertanggung jawab mengelolanya pun tidak jelas,” ungkap Muslim.
Ia mendesak agar Pemko Medan segera memberi penjelasan resmi mengenai status bangunan dan pasar-pasar UMKM tersebut, termasuk skema pengelolaan dan siapa yang bertanggung jawab agar tidak menjadi aset mangkrak.
Fraksi Demokrat: Pemko Harus Serius dan Transparan
Fraksi Demokrat meminta Pemerintah Kota Medan lebih serius dan transparan dalam menyelesaikan proyek-proyek publik, terutama yang menggunakan dana besar dan menyangkut kebutuhan langsung masyarakat.
“Jangan biarkan proyek-proyek strategis menjadi simbol kegagalan perencanaan. Kami minta penjelasan dan langkah konkret, bukan sekadar janji,” tegas Muslim, mantan pejabat senior di lingkungan Pemko Medan. (Bp-03)
