MEDAN – Pemotongan anggaran hingga 41 persen untuk Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskop UKM Perindag) Kota Medan menuai kritik tajam dari Anggota DPRD Medan, Hj Sri Rezeki. Ia menyebut keputusan itu berdampak langsung pada pelaku UMKM yang selama ini justru menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat.
“Ini bukan soal angka semata. Ini soal kehidupan rakyat kecil yang menggantungkan harapan pada pelatihan dan pemberdayaan UMKM,” kata Sri Rezeki, Rabu (4/6/2025).
Menurut politisi PKS itu, pemangkasan anggaran yang menyentuh program pemberdayaan sangat disayangkan. Di tengah upaya membangkitkan ekonomi pasca pandemi, ia menilai UMKM justru perlu mendapat dukungan ekstra, bukan sebaliknya.
“Selama pandemi, UMKM yang menyelamatkan ekonomi kita. Mereka yang membuat masyarakat tetap bisa bertahan. Maka sekarang saatnya kita membalas dengan memberikan dukungan penuh,” ujarnya.
Pernyataan itu ia sampaikan dalam rapat evaluasi triwulan I tahun anggaran 2025 antara Komisi III DPRD Medan dan Diskop UKM Perindag, yang juga dihadiri Kepala Dinas, Benny Nasution, pada Selasa (3/6/2025).
Sri Rezeki juga mengungkapkan bahwa program pendampingan UMKM tidak hanya berbicara soal pelatihan teknis, tapi juga menyangkut pembentukan pola pikir, digitalisasi usaha, hingga dukungan pemasaran.
“Semua itu butuh dana. Kalau anggarannya dipangkas, apalagi yang bisa kita lakukan untuk membina mereka?” ujarnya prihatin.
Sebagai bentuk solusi, ia mendorong adanya kerja sama lintas sektor, termasuk mengoptimalkan dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan-perusahaan di Kota Medan.
“Jangan sampai kegiatan pemberdayaan ini dihilangkan. Kita harus kawal bersama agar program-program untuk UMKM tetap berjalan. Itu tanggung jawab kita sebagai wakil rakyat,” tutupnya. (Bp-03)
