MEDAN, beritapasti.id – Fraksi Partai NasDem DPRD Kota Medan meminta Pemerintah Kota Medan memastikan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2027 berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Penggunaan anggaran harus fokus pada program prioritas dan mampu menjawab persoalan yang dihadapi warga.
Pandangan tersebut disampaikan juru bicara Fraksi NasDem DPRD Medan, dr. Faisal Arbie, M.Biomed, dalam rapat paripurna penyampaian pemandangan fraksi terhadap RAPBD Kota Medan Tahun Anggaran 2027, Senin (5/10/2026).
Faisal menegaskan, seluruh sumber daya daerah, baik keuangan, sumber daya alam maupun sumber daya manusia, harus dikelola secara optimal untuk mendorong pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Menurut dia, penyusunan APBD tidak boleh sekadar menjadi agenda rutin tahunan. Kebijakan anggaran harus mampu menjadi stimulus bagi perekonomian kota dan berdampak langsung terhadap peningkatan pendapatan masyarakat.
Karena itu, Fraksi NasDem menekankan pentingnya sinergi antara Pemko Medan dan DPRD dalam menyusun serta merencanakan APBD 2027 agar program yang ditetapkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Faisal mengatakan, aspirasi warga harus menjadi salah satu dasar utama dalam menentukan arah belanja daerah. Kebutuhan dasar seperti jalan lingkungan yang layak, akses air bersih, pelayanan kesehatan yang adil, pendidikan yang terjangkau, serta perhatian terhadap rumah ibadah dari berbagai agama perlu masuk dalam prioritas pembangunan.
Ia juga menyoroti persoalan bantuan sosial yang dinilai belum sepenuhnya menjangkau warga yang membutuhkan. Menurut Faisal, masih ada masyarakat yang layak menerima bantuan, tetapi terkendala keterbatasan kuota.
Persoalan tersebut, kata dia, perlu dievaluasi agar penyaluran bantuan sosial semakin tepat sasaran dan benar-benar menjangkau kelompok masyarakat yang membutuhkan.
Selain bantuan sosial, Fraksi NasDem memberi perhatian terhadap kondisi pedagang kecil dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Mereka dinilai menghadapi tekanan akibat kenaikan biaya usaha dan menurunnya daya beli masyarakat.
Faisal meminta Pemko Medan menunjukkan keberpihakan terhadap UMKM melalui alokasi anggaran dan program yang dapat membantu menjaga keberlangsungan usaha mereka.
“Kita selalu sebut UMKM tulang punggung ekonomi, maka keberpihakan harus terlihat di anggaran. Pedagang kecil tidak minta dikasihani. Mereka ingin dagangannya laku, usahanya hidup, pulang bawa penghasilan untuk keluarganya,” ujar Faisal.
Ia mengingatkan, tutupnya satu usaha kecil tidak hanya berdampak pada pemilik usaha, tetapi juga berpotensi menghilangkan sumber penghasilan keluarga yang bergantung pada usaha tersebut.
Di sektor kesehatan, Faisal meminta evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program Universal Health Coverage (UHC) di Kota Medan. Menurut dia, keberhasilan program tidak cukup diukur dari status kepesertaan masyarakat, tetapi juga dari kemudahan memperoleh pelayanan ketika membutuhkan pertolongan medis.
Faisal menyebut, keluhan terkait proses rujukan, penumpukan pasien di instalasi gawat darurat (IGD), serta keterbatasan kamar rawat inap dan ruang perawatan intensif (ICU) perlu menjadi perhatian serius.
“Masyarakat harus benar-benar dapat pelayanan saat butuh pertolongan. Keluhan rujukan masih kita terima. Penumpukan pasien di IGD, keterbatasan kamar rawat inap dan ICU harus diperhatikan,” katanya.
Ia menambahkan, evaluasi pelayanan kesehatan perlu mempertimbangkan kondisi keluarga pasien yang membutuhkan kepastian dan penanganan cepat saat menghadapi keadaan darurat.
Fraksi NasDem berharap pembahasan RAPBD 2027 menghasilkan kebijakan anggaran yang tidak hanya sesuai dengan visi dan misi pembangunan Kota Medan, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat.
Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Medan Wong Chun Sen, didampingi Wakil Ketua DPRD Medan Sri Rezeki, Zulkarnaen, dan Hadi Suhendra. Rapat turut dihadiri anggota DPRD, Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas, serta pimpinan organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemko Medan. (bp-03)
