MEDAN, beritapasti.id – Fraksi Partai Gerindra DPRD Medan mengingatkan Pemerintah Kota Medan agar penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 benar-benar tepat sasaran, berorientasi pada skala prioritas, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Fraksi Gerindra menegaskan, APBD yang bersumber dari uang rakyat harus dipertanggungjawabkan melalui peningkatan pelayanan publik dan pembangunan yang mampu menjawab berbagai persoalan di Kota Medan.
“APBD bukan sekadar dokumen administratif, bukan sekadar kumpulan angka, dan bukan pula formalitas tahunan antara eksekutif dan legislatif. APBD adalah instrumen politik anggaran sekaligus wajah keberpihakan pemerintah kepada rakyatnya,” ujar anggota DPRD Medan dari Fraksi Gerindra, Dame Duma Sari Hutagalung.
Pernyataan itu disampaikan Dame Duma dalam pemandangan umum Fraksi Gerindra terhadap Rancangan APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2027 pada rapat paripurna di Gedung DPRD Medan, Senin (5/10/2026).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Medan Drs. Wong Chun Sen, didampingi Wakil Ketua DPRD Medan Hj. Sri Rezeki, H. Zulkarnaen, S.Kom., dan Hadi Suhendra. Hadir pula Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas, anggota DPRD, serta jajaran pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) Pemko Medan.
Menurut Dame Duma, pembahasan APBD tidak boleh hanya berfokus pada besaran anggaran. Pemerintah juga harus menjelaskan dasar perhitungannya, hasil yang ingin dicapai, kelompok masyarakat yang menerima manfaat, serta indikator keberhasilan setiap program.
Dalam rancangan APBD 2027, pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp6,98 triliun, belanja daerah Rp7,16 triliun, dan pembiayaan daerah Rp175 miliar. Fraksi Gerindra meminta pemerintah menjelaskan dasar penetapan struktur anggaran tersebut, termasuk faktor yang memengaruhi perubahan ruang fiskal, baik akibat kebijakan transfer, efisiensi anggaran, maupun kemampuan OPD dalam merealisasikan program.
Fraksi Gerindra juga menyoroti penetapan target Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut Dame Duma, target pendapatan harus disusun berdasarkan potensi riil dan perhitungan yang terukur, bukan sekadar dibuat rendah agar mudah tercapai atau terlalu tinggi tanpa dukungan data yang memadai.
“Jangan sampai kita menjual optimisme di atas kertas. Gerindra meminta potensi PAD riil dibuka, termasuk piutang pajak yang belum tertagih, potensi pajak reklame, parkir, hotel, restoran, hiburan, PBB-P2, BPHTB, serta kontribusi digitalisasi,” katanya.
Persoalan banjir juga menjadi perhatian Fraksi Gerindra. Dame Duma meminta Pemko Medan menyusun peta prioritas penanganan banjir secara jelas dan terukur, mulai dari panjang jalan yang dibangun atau diperbaiki, jumlah titik drainase yang dituntaskan, hingga perbandingan anggaran pemeliharaan dengan pembangunan infrastruktur baru.
Ia menegaskan, keberhasilan penanganan banjir tidak cukup dinilai dari tingginya serapan anggaran. Hasil nyata berupa berkurangnya genangan dan meningkatnya kenyamanan warga harus menjadi tolok ukur utama.
“Banjir tidak mengenal batas administrasi. Jangan ada ego kewenangan. Yang dibutuhkan rakyat bukan siapa yang paling berwenang, tetapi siapa yang paling bertanggung jawab,” tegasnya.
Dalam upaya pengentasan kemiskinan, Dame Duma juga meminta agar keberhasilan program tidak hanya dihitung berdasarkan jumlah bantuan yang disalurkan. Pemerintah perlu memastikan berapa banyak keluarga yang berhasil keluar dari kemiskinan, menjadi mandiri, serta memiliki peluang untuk meningkatkan kesejahteraannya secara berkelanjutan.
Menurutnya, setiap program bantuan harus disertai strategi yang jelas agar penerima manfaat tidak terus bergantung pada bantuan pemerintah.
Sorotan lainnya disampaikan kepada Dinas Perhubungan terkait rencana pengembangan Bus Rapid Transit (BRT) Mebidang. Fraksi Gerindra mengingatkan agar anggaran yang dialokasikan benar-benar menghasilkan perbaikan layanan transportasi dan mampu mengurangi kemacetan di Kota Medan.
Dame Duma menilai keberhasilan BRT tidak cukup diukur dari jumlah halte yang dibangun. Indikator utamanya adalah meningkatnya jumlah warga yang beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum karena layanan yang lebih nyaman, aman, terjangkau, dan tepat waktu.
Fraksi Gerindra berharap pembahasan RAPBD 2027 menghasilkan kebijakan anggaran yang transparan, terukur, dan berpihak kepada masyarakat. Dengan demikian, setiap rupiah yang dibelanjakan dapat memberikan manfaat nyata bagi pembangunan dan peningkatan kesejahteraan warga Kota Medan. (bp-03)
