MEDAN, beritapasti.id – Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kota Medan, Fauzi, meminta Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas serius menindaklanjuti berbagai keluhan masyarakat terkait persoalan parkir dan masih banyaknya lampu penerangan jalan umum (LPJU) yang padam di sejumlah wilayah.
Menurut Fauzi, hingga kini persoalan parkir di Kota Medan masih belum tertata dengan baik. Ia menilai masih ditemukan praktik pengutipan tarif parkir yang tidak sesuai dengan ketentuan, yakni Rp2.000 untuk sepeda motor dan Rp4.000 untuk mobil.
“Kita melihat Tim Cakrawala terus melakukan penertiban di lapangan, tetapi persoalan parkir masih terus terjadi. Artinya, penanganan yang dilakukan belum menyentuh akar masalah dan terkesan hanya sebatas seremonial,” ujar Fauzi, Rabu (5/8/2026).
Politisi Partai Gerindra itu meminta Wali Kota Medan memberikan perhatian lebih serius terhadap persoalan tersebut. Menurutnya, masyarakat menjadi pihak yang paling dirugikan akibat sistem parkir yang belum tertib, bahkan tidak sedikit warga yang mengeluhkan keamanan kendaraan saat parkir.
“Kasihan masyarakat yang terus menjadi korban. Selain persoalan tarif parkir, ada juga kekhawatiran kehilangan kendaraan saat parkir di lokasi tertentu,” katanya.
Selain masalah parkir, Fauzi juga menyoroti banyaknya keluhan masyarakat terkait lampu jalan yang tidak berfungsi. Ia menyebut persoalan tersebut hampir selalu muncul dalam kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosper) maupun reses anggota DPRD Medan.
“Masyarakat banyak mengeluhkan lampu jalan yang padam. Kondisi jalan yang gelap membuat warga merasa tidak aman, terutama karena khawatir menjadi korban kejahatan jalanan. Bahkan untuk beraktivitas pada waktu subuh pun sebagian masyarakat merasa takut,” ungkapnya.
Anggota Komisi I DPRD Kota Medan itu mempertanyakan keseriusan jajaran Pemko Medan, khususnya Dinas Perhubungan (Dishub), dalam merespons keluhan dasar masyarakat tersebut.
“Kita bingung, persoalan mendasar seperti ini kenapa belum juga terselesaikan. Apakah Wali Kota tidak mendapatkan informasi atau memang ada persoalan dalam kinerja OPD terkait,” tegasnya.
Fauzi juga meminta Pemko Medan memberikan penjelasan terkait berbagai informasi yang berkembang di masyarakat mengenai sejumlah pekerjaan dan pengadaan di lingkungan Dishub Medan yang dinilai perlu mendapat perhatian publik.
Menurutnya, transparansi dalam setiap program dan kegiatan pemerintah sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat.
“Sampai saat ini belum ada penjelasan terkait informasi yang berkembang mengenai beberapa proyek maupun pengadaan di Dishub Medan. Pemerintah harus terbuka agar tidak muncul kecurigaan di tengah masyarakat,” ujarnya.
Atas berbagai persoalan tersebut, Fauzi menegaskan Fraksi Gerindra DPRD Kota Medan akan terus melakukan pengawasan terhadap kinerja Dishub Medan.
Ia juga mendorong Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Inspektorat melakukan audit terhadap berbagai pekerjaan di lingkungan Dishub Medan guna memastikan seluruh kegiatan berjalan sesuai aturan.
“Kita ingin semua berjalan transparan dan tidak ada permainan. Program pemerintah harus benar-benar berdasarkan kebutuhan masyarakat. Wali Kota juga jangan hanya menerima laporan, tetapi harus melihat langsung kondisi di lapangan agar tidak hanya mendapatkan laporan yang bersifat formalitas,” pungkasnya. (bp-03)
