MEDAN, beritapasti.id – Pemerintah Kota Medan mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui penguatan koordinasi lintas sektor dan pengawasan keamanan pangan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan makanan yang diberikan kepada penerima manfaat memenuhi standar kesehatan dan kualitas yang ditetapkan.
Dukungan tersebut disampaikan Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas melalui Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Kota Medan Erfin Fahrurrazi yang mengikuti sosialisasi Surat Edaran tentang Pelaksanaan Inspeksi dan Penilaian Kesesuaian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerah secara virtual dari Command Center Kantor Wali Kota Medan, Rabu (28/10/2026).
Kegiatan tersebut diikuti Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono, serta para kepala daerah dan jajaran Satuan Tugas (Satgas) MBG dari seluruh Indonesia.
Erfin mengatakan, Pemko Medan mendukung penuh pelaksanaan program MBG agar berjalan optimal dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menurutnya, pengawasan terhadap keamanan pangan dan kualitas pelayanan harus menjadi perhatian utama karena berkaitan langsung dengan kesehatan masyarakat.
“Melalui koordinasi dan pengawasan yang berkelanjutan, pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis diharapkan dapat berjalan dengan baik, dengan tetap memperhatikan keamanan pangan dan kualitas pelayanan bagi seluruh penerima manfaat,” ujar Erfin.
Sosialisasi tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat tata kelola program MBG, terutama melalui inspeksi dan penilaian kesesuaian SPPG sebagai unit yang berperan dalam penyediaan makanan bergizi.
Dalam arahannya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menekankan pentingnya keterlibatan aktif pemerintah daerah untuk memastikan program prioritas nasional tersebut berjalan sesuai tujuan.
Menurut Tito, manfaat program MBG tidak hanya berkaitan dengan peningkatan kesehatan dan kecerdasan anak, tetapi juga berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Karena itu, pemerintah daerah diminta memanfaatkan pelaksanaan program tersebut untuk memperkuat ekonomi kerakyatan, mendorong ekonomi sirkular, membuka lapangan kerja, serta mendukung pengendalian inflasi.
Sementara itu, Kepala BGN Sudaryono menegaskan bahwa pelaksanaan program MBG dalam skala besar harus disertai tata kelola yang baik, transparansi, dan pengawasan yang konsisten.
Ia menilai, keberhasilan program membutuhkan kerja sama antara BGN, kementerian dan lembaga terkait, serta pemerintah daerah. Koordinasi tersebut diperlukan agar berbagai persoalan di lapangan dapat ditangani secara cepat dan tepat.
Salah satu aspek yang menjadi perhatian utama adalah keamanan pangan. Pemeriksaan higiene dan sanitasi di SPPG perlu dilakukan dengan melibatkan dinas kesehatan dan puskesmas untuk memastikan makanan yang disajikan aman dikonsumsi.
Sudaryono juga mengingatkan pentingnya langkah pencegahan terhadap kasus keracunan makanan maupun gangguan kesehatan yang diduga berkaitan dengan pelaksanaan program MBG. Pengawasan harus diperkuat agar program yang bertujuan meningkatkan pemenuhan gizi masyarakat tidak menimbulkan risiko kesehatan bagi penerima manfaat.
Selain itu, ia mendorong evaluasi rutin antara BGN, Kementerian Dalam Negeri, serta Satgas MBG di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Pertemuan berkala diharapkan dapat menjadi sarana untuk mengevaluasi pelaksanaan program, mengidentifikasi kendala, dan merumuskan langkah perbaikan.
Melalui dukungan dan koordinasi lintas sektor tersebut, Pemko Medan berharap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan lebih optimal, dengan tetap mengutamakan keamanan pangan, kualitas pelayanan, dan manfaat bagi masyarakat. (bp-03)
