MEDAN, beritapasti.id – Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan pembenahan kawasan Belawan tidak bisa lagi dilakukan secara parsial. Kawasan pesisir yang menjadi gerbang maritim Kota Medan itu, menurutnya, membutuhkan penanganan secara menyeluruh, mulai dari kepastian legalitas lahan, penataan permukiman, pembangunan infrastruktur, hingga penguatan ekonomi masyarakat.
Hal itu disampaikan Rico Waas saat menerima audiensi pengurus Lembaga Masyarakat Belawan (LMB) di Rumah Dinas Wali Kota Medan, Selasa (7/7/2026). Pertemuan tersebut dimanfaatkan untuk membahas berbagai persoalan yang masih dihadapi Belawan sekaligus memperkuat sinergi antara Pemko Medan dan masyarakat dalam mendorong percepatan pembangunan kawasan tersebut.
“Belawan adalah nama yang kita cintai. Banyak harapan di sana, tetapi juga masih banyak yang harus dibenahi. Kalau bisa dibenahi dengan baik, tentu akan sangat bagus,” ujar Rico Waas.
Menurutnya, Belawan merupakan aset strategis Kota Medan karena menjadi satu-satunya kawasan yang memiliki wilayah laut dengan potensi ekonomi yang besar. Namun, hingga kini potensi tersebut belum didukung oleh kondisi kawasan yang tertata secara optimal.
Salah satu persoalan mendasar yang harus segera diselesaikan, kata Rico, adalah kepastian status kepemilikan lahan. Banyak kawasan permukiman berdiri di atas lahan yang bukan menjadi kewenangan Pemerintah Kota Medan, sehingga pembangunan jalan, drainase, maupun fasilitas umum lainnya sering kali terkendala.
“Sering kali pemerintah tidak bisa masuk karena tanahnya bukan milik pemerintah. Ini yang harus kita petakan dan benahi bersama,” katanya.
Audiensi tersebut turut dihadiri Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Medan Andy Mario Siregar, Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat (P3APM) dan Pengendalian Penduduk serta Keluarga Berencana Kota Medan Vianti Dewi Nasution, serta Camat Medan Belawan Robby Kurniawan.
Rico mencontohkan persoalan akses jalan keluar Tol Belawan yang sempat tidak jelas menjadi tanggung jawab pemerintah, PT Pelindo, atau pihak lainnya. Kondisi tersebut, menurutnya, menunjukkan pentingnya sinkronisasi antarlembaga agar pembangunan tidak terhambat.
Karena itu, Pemko Medan bersama Kementerian Pekerjaan Umum akan memetakan status kepemilikan lahan di Belawan sehingga pembagian tanggung jawab pembangunan menjadi lebih jelas.
“Kita harus memiliki persepsi yang sama. Berapa persen lahan milik Pemko dan berapa persen milik Pelindo. Tidak perlu saling menyalahkan. Kalau itu lahan Pemko, maka menjadi kewajiban kami membangun jalan, drainase, hingga penyediaan air bersih,” tegasnya.
Selain persoalan lahan, Rico Waas juga menyoroti perlunya penataan kawasan permukiman sebagai solusi jangka panjang menghadapi banjir rob yang terus melanda Belawan. Menurutnya, relokasi warga harus dirancang secara matang dengan mempertimbangkan aspek sosial dan ekonomi masyarakat.
Ia menilai pengalaman relokasi ke Kampung Nelayan sebelumnya menjadi pelajaran penting. Sejumlah warga memilih kembali ke tempat asal, bahkan menjual rumah yang telah diberikan karena lokasi relokasi dinilai terlalu jauh dari sumber mata pencaharian.
“Relokasi harus disiapkan bersama pekerjaannya juga. Infrastruktur dibenahi secara bertahap. Dengan rob yang terus datang, kita harus memetakan solusi dengan benar,” ujarnya.
Rico mengungkapkan pada pertengahan Juli 2026 dirinya dijadwalkan bertemu dengan Kementerian Pekerjaan Umum untuk membahas pembangunan tanggul rob di Belawan. Menurutnya, desain pembangunan tanggul sebenarnya telah tersedia, namun masih terdapat sejumlah masukan dari masyarakat yang perlu diselesaikan agar pelaksanaannya dapat berjalan optimal.
Dalam pertemuan tersebut, ia juga akan mengusulkan normalisasi Sungai Deli sebagai bagian dari upaya pengendalian banjir di kawasan utara Kota Medan.
Ia berharap penataan Belawan dilakukan secara terpadu dengan tetap mengedepankan pendekatan yang humanis. Penegakan aturan, menurutnya, harus diiringi dengan penyediaan fasilitas yang layak bagi masyarakat.
“Aturan harus ditegakkan, tetapi fasilitas juga harus kita siapkan. Kalau direlokasi, sekolah kita bantu, fasilitas kita siapkan. Yang penting bagaimana kita berbuat untuk manusia,” ucapnya.
Rico juga memiliki visi menjadikan Belawan sebagai kawasan modern yang mampu tumbuh sebagai pusat ekonomi baru di Kota Medan. Namun, menurutnya, cita-cita tersebut hanya dapat terwujud melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan.
“Saya punya mimpi besar Belawan berubah, punya mal, ekonominya berkembang. Tapi Pemko Medan tidak mungkin bekerja sendiri. Kita harus punya strategi bersama agar perusahaan mau masuk. Kalau infrastruktur belum baik dan SDM belum siap, investasi juga akan sulit datang,” katanya.
Sementara itu, Ketua DPP Lembaga Masyarakat Belawan, Effendy, menyatakan pihaknya siap mendukung seluruh program pembangunan yang dijalankan Pemerintah Kota Medan di Belawan.
Pria yang lahir dan besar di Belawan itu mengatakan LMB ingin berkontribusi dalam peningkatan kualitas masyarakat melalui berbagai program, mulai dari pendidikan dan pelatihan keterampilan, sosialisasi program pemerintah, hingga mendukung kebersihan lingkungan dan penguatan kegiatan keamanan lingkungan.
“Kami ingin ikut serta dalam program-program Pemko Medan, mulai dari kebersihan, poskamling, hingga pemberdayaan masyarakat. Apa pun yang dilakukan pemerintah demi kemajuan Belawan, kami siap mendukung,” ujar Effendy.
Dalam kesempatan itu, Effendy juga menyampaikan aspirasi masyarakat Kampung Nelayan Seberang yang hingga kini masih kerap terdampak banjir rob. Ia berharap pemerintah segera merealisasikan langkah penanganan yang memberikan kepastian dan rasa aman bagi warga. (bp-03)
