BANDA ACEH, beritapasti.id – Wali Kota Tebing Tinggi, H. Iman Irdian Saragih, menghadiri Rapat Kerja Komisariat Wilayah (Raker Komwil) I Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) yang digelar di Banda Aceh, Senin (20/4/2026). Raker ini bertujuan merumuskan langkah strategis pembangunan kota untuk dibawa ke tingkat nasional.
Kegiatan yang berlangsung selama empat hari, mulai Minggu (19/4) hingga Rabu (22/4), dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, di antaranya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Wakil Gubernur Aceh H. Fadhlullah, Unsur Pengarah Profesional Dirhamsyah mewakili Kepala BNPB, Direktur Eksekutif APEKSI Pusat Alwis Rustam, Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal, Wakil Wali Kota Banda Aceh Afdhal Khalilullah, para wali kota anggota Komwil I APEKSI, Ketua DPRK Banda Aceh Irwansyah, unsur Forkopimda, serta pimpinan perangkat daerah Banda Aceh.
Dalam konferensi pers, Ketua Komwil I APEKSI yang juga Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, memaparkan sejumlah rekomendasi utama yang akan dibawa ke Rapat Kerja Nasional (Rakernas) APEKSI di Medan pada Juni 2026. Dua isu utama yang menjadi perhatian adalah ketangguhan bencana dan kemandirian fiskal.
“Isu ketangguhan bencana menjadi prioritas karena kota, khususnya ibu kota provinsi, memiliki peran vital dalam perekonomian. Jika terjadi bencana di satu kota, dampaknya dapat meluas ke daerah sekitar dan mengganggu aktivitas ekonomi,” ujarnya.
Selain itu, APEKSI juga mendorong inovasi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai bagian dari ketahanan fiskal. Salah satu model yang diusulkan adalah penerapan sistem pembayaran pajak restoran berbasis QRIS dengan metode split payment, yang telah berhasil diterapkan di Kota Medan.
“Melalui sistem split payment, pajak langsung terbagi otomatis antara pelaku usaha dan kas daerah sehingga lebih transparan dan akuntabel dibandingkan metode manual,” tambahnya.
Raker Komwil I juga menghasilkan sejumlah poin penting lainnya, seperti penguatan kawasan konservasi dan lingkungan hidup, percepatan pembangunan infrastruktur, serta evaluasi tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah.
Selain itu, dibahas pula penyempurnaan sistem Online Single Submission (OSS) dan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD), penguatan ekonomi dan layanan publik, perlindungan sosial dan kesehatan, serta dukungan pemerintah pusat terhadap pengembangan UMKM.
APEKSI turut mengusulkan pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) melalui APBN, serta perubahan skema pajak seperti Pajak Penerangan Jalan (PPJ) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dengan pola opsen.
Sebagai tuan rumah, Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal, menekankan pentingnya kesiapsiagaan dan kolaborasi lintas sektor dalam menghadapi risiko bencana, mengingat Banda Aceh merupakan daerah rawan gempa karena berada di sekitar patahan aktif.
“Melalui penguatan sistem tanggap bencana lintas sektor, mulai dari OPD hingga tingkat gampong, pasar, masjid, dan rumah sakit, kami berharap masyarakat semakin sadar dan tangguh menghadapi risiko bencana,” ujarnya.
Kehadiran Wali Kota Tebing Tinggi dalam forum strategis ini didampingi oleh sejumlah pejabat Pemerintah Kota Tebing Tinggi, di antaranya Sekda Erwin Suheri Damanik, Kepala BPKPD Sri Imbang Jaya Putra, serta beberapa kepala bagian di lingkungan Setdako.
Partisipasi aktif Pemerintah Kota Tebing Tinggi dalam raker ini diharapkan mampu menghadirkan inovasi baru, khususnya dalam tata kelola keuangan daerah dan sistem mitigasi bencana yang lebih modern untuk diterapkan di Kota Tebing Tinggi. (bp-03/rel)
