MEDAN, beritapasti.id – Anggota Komisi III DPRD Kota Medan, Hj Sri Rezeki, meminta Pemerintah Kota Medan memastikan pelaksanaan Pasar Murah di 151 kelurahan berjalan tepat sasaran guna mengantisipasi inflasi menjelang bulan Ramadhan.
Menurutnya, program yang bersumber dari APBD tersebut harus benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya dalam menekan kenaikan harga bahan pangan.
“Pasar murah ini untuk masyarakat karena sumber anggarannya dari APBD. Anggaran yang digelontorkan untuk kegiatan ini lebih dari Rp4 miliar. Karena itu, kita harapkan pelaksanaannya tepat sasaran,” ujar Sri Rezeki, Senin (16/2/2026).
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu juga menekankan pentingnya kejelasan jadwal dan sistem distribusi agar tidak menimbulkan kekecewaan di tengah masyarakat.
Ia menyoroti potensi terjadinya aksi borong maupun praktik tidak transparan di lapangan. Untuk itu, Sri Rezeki menyarankan agar diterapkan sistem satu Kartu Keluarga (KK) untuk satu pembeli guna memastikan pemerataan.
“Jadwal harus jelas, sebab sering kali masyarakat yang datang tidak kebagian karena barang disebut sudah habis. Padahal faktanya belum tentu demikian. Misalnya, dalam satu KK hanya satu orang yang bisa membeli. Dengan begitu, distribusi bisa lebih merata dan tidak ada aksi borong,” tegasnya.
Sri Rezeki juga mengingatkan Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan (Diskop UKM Perindag) Kota Medan agar meningkatkan transparansi serta pengawasan selama pelaksanaan Pasar Murah. Ia tidak ingin kegiatan tersebut hanya bersifat seremonial tanpa pengawasan yang ketat.
“Kita tidak ingin kejadian seperti tahun lalu terulang, di mana ada dugaan ‘permainan’ dalam distribusi sehingga berujung pemeriksaan sejumlah lurah oleh Inspektorat. Pengawasan tahun ini harus ditingkatkan untuk menutup celah kecurangan di lapangan,” ujarnya.
Ia juga meminta Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, memberikan peringatan tegas kepada petugas agar memastikan distribusi berjalan adil dan transparan.
“Kami di Komisi III akan terus mengawasi dan melakukan evaluasi. Kami juga mengajak masyarakat ikut mengawasi. Jika ditemukan indikasi kecurangan atau penyelewengan, segera laporkan melalui kanal pengaduan resmi pemerintah,” pungkasnya.
Sebagai informasi, Pemko Medan menggelar Pasar Murah mulai 12 Februari hingga 12 Maret 2026 di 151 kelurahan se-Kota Medan. Pemerintah mengalokasikan subsidi lebih dari Rp4 miliar untuk menekan harga kebutuhan pokok agar lebih rendah dari harga pasar. Salah satu komoditas utama yang disiapkan adalah beras dengan total stok mencapai 430 ton. (bp-03)
