MEDAN – Pendidikan merupakan salah satu prioritas utama dalam program Presiden Prabowo Subianto, dan untuk itu, Pemko Medan berupaya menyesuaikan dengan kebijakan pendidikan nasional yang bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Medan.
Hal ini disampaikan oleh Wali Kota Medan, Bobby Nasution, saat memimpin rapat persiapan program regrouping (penggabungan beberapa sekolah) di tingkat Sekolah Dasar Negeri (SDN) serta pembentukan sekolah unggulan di Kota Medan, yang berlangsung di Balai Kota pada Senin (10/2).
“Ini adalah langkah awal yang kita diskusikan untuk menerapkan konsep regrouping sebagai solusi dalam mengatasi permasalahan pendidikan di Kota Medan,” kata Bobby Nasution.
Rapat tersebut dihadiri oleh Wali Kota Medan terpilih, Rico Tri Putra Bayu Waas, Wakil Wali Kota Medan terpilih, Zakiyuddin Harahap, serta pimpinan perangkat daerah. Dalam kesempatan ini, Bobby Nasution meminta agar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan mempersiapkan program regrouping dengan baik dan hati-hati.
“Saya ingin agar program ini dijalankan dengan maksimal, jangan sampai ada dampak negatif yang merugikan masyarakat,” tegas Bobby Nasution.
Selain itu, Bobby juga meminta agar Dinas Pendidikan Kota Medan segera mempersiapkan pembentukan sekolah unggulan di kota ini.
“Standar sekolah unggulan harus jelas, dan seleksi penerimaan peserta didik harus lebih ketat, baik dari segi prestasi akademik maupun non-akademik,” tambahnya.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan, Benny Sinomba Siregar, menjelaskan bahwa sesuai dengan visi misi Pemko Medan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, program regrouping ini bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan pendidikan serta memperkuat pengawasan dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan.
“Tujuan utama dari regrouping ini adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan, efisiensi operasional, dan mencapai pendidikan unggul yang dapat dirasakan oleh masyarakat Medan,” ujar Benny Sinomba Siregar.
Berdasarkan data yang disampaikan, saat ini terdapat 382 SDN di Kota Medan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 142 SDN akan digabung menjadi 57 SDN (85 SDN yang digabung), sedangkan 239 SDN tetap beroperasi dan 1 SDN akan ditutup karena tidak ada siswa.
“Dasar penggabungan sekolah ini didasarkan pada beberapa faktor, di antaranya jumlah siswa yang sedikit, fasilitas yang tidak memadai, serta lokasi yang memiliki dua atau lebih sekolah dengan kondisi kurang efektif. Kami juga mempertimbangkan status tanah dan penyebaran guru,” ungkap Benny Sinomba Siregar. (bp-03)
