MEDAN, beritapasti.id – Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan pengurusan Surat Keterangan Ahli Waris tidak dipungut biaya. Ia juga memperingatkan aparat kewilayahan agar tidak melakukan pungutan liar (pungli) dalam pelayanan administrasi kepada masyarakat.
Rico menegaskan, aparat yang terbukti melakukan pungli akan dievaluasi dan dicopot dari jabatannya.
Pernyataan itu disampaikan Rico seusai kegiatan gotong royong dan Sapa Warga di Jalan Mistar, Kelurahan Sei Putih Barat, Kecamatan Medan Petisah, Sabtu (24/10/2026). Sebelumnya, seorang warga bernama Lena mempertanyakan mekanisme dan biaya pengurusan Surat Keterangan Ahli Waris dalam sesi dialog bersama wali kota.
“Memang gratis. Kalau ada pungli, kita copot manusianya. Siapa yang memungut? Lurahnya atau petugas-petugasnya? Itu yang kita benahi dan evaluasi,” tegas Rico.
Menurut Rico, pelayanan administrasi merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat. Karena itu, aparat di tingkat kewilayahan tidak boleh meminta pembayaran di luar ketentuan, terutama untuk pelayanan yang seharusnya diberikan secara gratis.
“Pengurus-pengurus ini semuanya kan pelayanan masyarakat. Apa yang dibiayai? Ya, kalau dari pemerintah kan tidak ada,” ujarnya.
Untuk memastikan dugaan pungutan liar dapat ditindaklanjuti, Rico meminta masyarakat tidak ragu melaporkan apabila menemukan permintaan uang yang tidak sesuai ketentuan dalam pengurusan dokumen tersebut.
Laporan dapat disampaikan kepada Inspektorat Kota Medan, termasuk melalui aplikasi PengawasMU, agar dugaan pelanggaran dapat diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai prosedur.
“Laporkan! Laporkan ke Inspektorat, bisa juga melalui aplikasi PengawasMU, laporkan kalau terjadi permintaan uang dari pihak tertentu, biar diperiksa,” katanya.
Rico menegaskan, pemerintah kota akan melakukan evaluasi apabila ditemukan indikasi penyimpangan dalam pelayanan administrasi. Namun, sanksi pencopotan jabatan akan diterapkan terhadap aparat yang terbukti melakukan pungli.
Ia berharap masyarakat memperoleh kepastian pelayanan tanpa dibebani biaya yang tidak semestinya. Di sisi lain, seluruh aparat pemerintah diminta menjalankan tugas secara profesional, transparan, dan mengutamakan kepentingan warga. (bp-03)
