MEDAN, beritapasti.id – Rencana pengoperasian Bus Rapid Transit (BRT) trayek Medan, Binjai dan Deliserdang (Mebidang) kembali mendapat sorotan DPRD Medan. Anggota Komisi IV DPRD Medan Lailatul Badri meminta Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mencari skema pembiayaan agar operasional BRT tidak menjadi beban besar bagi APBD Kota Medan.
Politisi PKB yang akrab disapa Lela itu mendukung langkah Wali Kota Medan berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan terkait pembiayaan operasional dan pemeliharaan BRT.
“Kami di DPRD Medan mendorong bahkan mendukung penuh langkah Wali Kota Medan meminta kolaborasi ke Kementerian Perhubungan terkait pembiayaan operasional dan pemeliharaan BRT ke depannya,” ujar Lela, Rabu (2/9/2026).
Menurut Lela, pembiayaan BRT perlu menjadi perhatian serius karena kebutuhan operasional diperkirakan dapat mencapai sekitar Rp500 miliar per tahun ketika jumlah armada ditingkatkan menjadi 250 unit.
“Ini harus disikapi secara serius. Jangan sampai biaya operasional BRT justru mengganggu anggaran belanja Pemko Medan,” tegasnya.
Ia berharap pemerintah pusat dapat ikut berkolaborasi dalam pembiayaan sehingga tanggung jawab operasional dan pemeliharaan tidak sepenuhnya dibebankan kepada Pemko Medan.
“Kalau ada solusi lain yang tidak membebani APBD Pemko Medan, tentu harus diupayakan. Karena nantinya bisa mengganggu anggaran yang ada di Kota Medan,” katanya.
Kekhawatiran tersebut bukan tanpa alasan. Saat ini, dengan pengoperasian sekitar 60 unit bus listrik, Pemko Medan disebut telah menanggung kebutuhan anggaran sekitar Rp81 miliar per tahun.
Sementara itu, proyek BRT Mebidang direncanakan menggunakan sekitar 250 unit bus. Besarnya kebutuhan armada dan biaya operasional inilah yang menjadi perhatian DPRD Medan.
Sebelumnya, Komisi IV DPRD Medan juga telah merekomendasikan agar Pemko Medan melakukan kajian secara menyeluruh sebelum mengambil keputusan terkait kelanjutan proyek BRT. DPRD juga meminta dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan penggunaan anggaran daerah.
Kepala Dinas Perhubungan Medan Irsan Idris Nasution sebelumnya menjelaskan, Pemko Medan memang berencana menambah jumlah armada untuk mendukung proyek BRT. Namun, besaran biaya untuk penambahan armada dan kelanjutan operasionalnya belum diputuskan.
“Pemko Medan sedang berusaha koordinasi dengan Kementerian Perhubungan agar beban itu tidak ditanggung Pemko Medan,” terang Irsan saat rapat bersama Komisi IV DPRD Medan.
Irsan menyebut proyek BRT Mebidang ditargetkan selesai pada Juli 2027. Program tersebut diharapkan menjadi salah satu solusi transportasi massal untuk mengurangi kemacetan di Kota Medan sekaligus mendorong masyarakat secara bertahap beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum. (bp-03)
