MEDAN, beritapasti.id – Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan Pemerintah Kota Medan akan menindaklanjuti setiap temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Hal itu disampaikan Rico Waas menyikapi temuan BPK terkait pengelolaan parkir pada Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Medan. Salah satu yang menjadi sorotan yakni dana deposit pengelolaan parkir senilai Rp1,3 miliar yang disebut belum disetorkan ke kas daerah.
“Saya rasa nanti bisa dicek. Nanti dari Sekda dan juga Inspektorat bisa ditelaah di mana temuannya,” kata Rico Waas kepada wartawan usai menghadiri Rapat Paripurna di Gedung DPRD Medan, Selasa (8/9/2026).
Menurut Rico, tindak lanjut terhadap seluruh temuan pada setiap dinas maupun OPD merupakan kewajiban Pemko Medan. Langkah tersebut penting sebagai bentuk profesionalisme sekaligus memastikan tata kelola pemerintahan berjalan sesuai ketentuan.
“Dan semua OPD harus siap diperiksa oleh Inspektorat terkait apa-apa saja yang masih kurang,” tegasnya.
Terkait adanya tiga pengelola parkir yang menerapkan sistem split payment namun belum menggunakan Perjanjian Kerja Sama (PKS), Rico mengaku Pemko Medan telah melakukan evaluasi terhadap Dishub.
“Beberapa hari lalu sudah dipanggil Dinas Perhubungan untuk mengevaluasi apa-apa saja yang menjadi problematika di lapangan, agar nanti bisa dievaluasi dengan baik,” ujarnya.
Selain persoalan pengelolaan parkir, Rico Waas juga memastikan penanganan permasalahan aset di Dinas Pendidikan Kota Medan masih dilakukan secara intensif.
Pemko Medan, kata Rico, masih melakukan pendalaman untuk mengetahui pihak-pihak yang terlibat dalam persoalan tersebut. Ia menegaskan penanganan kasus tidak boleh berhenti hanya pada satu orang apabila nantinya ditemukan adanya keterlibatan pihak lain.
“Ini sedang dalam penjajakan kasusnya. Saya bilang, jangan hanya mengacu kepada satu oknum. Apabila nanti ada oknumnya, harus dilihat lagi siapa-siapa saja yang berkomplot. Jadi, jangan berhenti kepada satu titik,” katanya.
Rico menegaskan persoalan tersebut harus dibenahi secara menyeluruh agar kejadian serupa tidak kembali terjadi di lingkungan Pemko Medan.
“Harus bisa secara menyeluruh, karena saya tidak ingin lagi terjadi seperti ini ke depannya. Ini harus kita benahi secara total,” pungkasnya. (bp-03)
