MEDAN, beritapasti.id – Ketua Komisi III DPRD Kota Medan, Salomo TR Pardede, menyoroti kinerja sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Medan yang dinilai belum memberikan kontribusi maksimal terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Menurut Salomo, beberapa BUMD seperti Perusahaan Umum Daerah (PUD) Pembangunan dan PUD Rumah Potong Hewan (RPH) masih menghadapi persoalan keuangan, sementara PUD Pasar dinilai belum mampu mengoptimalkan potensi pendapatan dari pengelolaan pasar tradisional.
Salomo menyebut, kondisi tersebut menjadi tanggung jawab bersama, termasuk Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas sebagai pihak yang memiliki kewenangan dalam menentukan jajaran direksi BUMD.
“Wali Kota Medan tetap menjadi pihak yang paling bertanggung jawab terhadap kondisi BUMD saat ini. Karena pengisian direksi merupakan kewenangan beliau. Ketika BUMD tidak berkembang bahkan mengalami kemunduran, tentu harus ada evaluasi,” ujar Salomo, Kamis (6/8/2026).
Ia menilai kondisi keuangan PUD Pembangunan sudah cukup memprihatinkan. Bahkan, kata dia, perusahaan daerah tersebut mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembayaran gaji karyawan.
“Kalau membayar gaji karyawan saja tidak mampu, berarti kondisi perusahaan tidak sehat. Ini harus menjadi perhatian serius. Jangan sampai persoalan ini terus berlarut-larut setiap tahun,” tegasnya.
Selain PUD Pembangunan, Salomo juga menyoroti kondisi PUD RPH yang menurutnya masih bergantung pada penyertaan modal dari Pemerintah Kota Medan melalui APBD.
“Kalau operasional terus bergantung pada subsidi APBD, maka harus dievaluasi kembali fungsi BUMD tersebut. Harus ada langkah nyata agar BUMD mampu mandiri dan memberikan kontribusi terhadap PAD,” katanya.
Sementara untuk PUD Pasar, Salomo menilai kinerja perusahaan daerah tersebut belum sebanding dengan potensi yang dimiliki. Dari sekitar 52 pasar tradisional yang dikelola, keuntungan yang diperoleh disebut masih relatif kecil.
“Kalau melihat potensi yang ada, PUD Pasar seharusnya mampu memberikan keuntungan lebih besar. Jangan sampai ada kebocoran atau pengelolaan yang belum maksimal. Transparansi juga harus diperkuat,” ungkapnya.
Atas kondisi tersebut, Salomo menegaskan Fraksi Gerindra DPRD Kota Medan akan terus mengawal perkembangan dan kinerja seluruh BUMD agar mampu menjadi sumber pendapatan daerah, bukan hanya bergantung pada penyertaan modal pemerintah.
“Kita akan terus memantau dan mengawal perkembangan BUMD Kota Medan. Wali Kota harus serius karena ini berkaitan dengan PAD dan kepentingan masyarakat luas,” pungkasnya. (bp-03)
