MEDAN, beritapasti.id – Ketua DPRD Medan, Drs. Wong Cun Sen, meminta Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan dan Aparat Penegak Hukum (APH) lainnya meningkatkan langkah penegakan hukum terkait dugaan kasus korupsi di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemko Medan. Ia menilai, penanganan tegas diperlukan untuk memastikan tata kelola pemerintahan berjalan bersih dan profesional.
“Kami berharap APH menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Semua dugaan korupsi di Pemko Medan harus ditangani secara objektif dan transparan,” ujar Wong Cun Sen, Jumat (14/11/2025).
Ia menyebut, beberapa tahun terakhir muncul indikasi penyimpangan anggaran di sejumlah OPD yang perlu ditelusuri lebih mendalam. Untuk itu, ia meminta APH mengusut setiap dugaan agar tidak menimbulkan keresahan publik maupun ketidakpastian dalam pemerintahan.
“Lingkungan Pemko Medan harus bersih dari praktik yang bertentangan dengan aturan. Dengan begitu, roda pemerintahan dapat berjalan lebih efektif dan akuntabel,” jelasnya.
Wong juga mengingatkan Pemerintah Kota agar berhati-hati dan selektif dalam menempatkan pejabat ASN, terutama pada jabatan strategis. Ia menyoroti kejadian pejabat yang baru dilantik namun segera dipanggil aparat penegak hukum, sesuatu yang menurutnya harus dicegah di masa mendatang.
Dalam sepekan terakhir, tiga pejabat Pemko Medan diketahui tengah menghadapi proses hukum: mantan Camat Medan Polonia, Kepala Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Medan Benny Iskandar Nasution, serta Kepala Dinas Perhubungan Medan Erwin Saleh yang saat itu menjabat sebagai Sekretaris Dinas Koperasi UKM.
Kasus eks Camat Polonia berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan BBM, sedangkan dua pejabat Dinas Koperasi UKM terlibat dugaan korupsi kegiatan Medan Fashion Festival (MFF) Tahun Anggaran 2024 dengan potensi kerugian negara sekitar Rp1,13 miliar.
Selain itu, Wong menyebut masih ada sejumlah persoalan di beberapa OPD yang sudah lama mencuat namun belum mendapatkan penanganan tuntas dari APH. Ia berharap seluruh kasus diperiksa secara menyeluruh agar tidak menjadi preseden buruk bagi penyelenggaraan pemerintahan. (bp-03)
