MEDAN, beritapasti.id – Permasalahan klasik soal kebocoran retribusi sampah kembali disorot. Anggota Komisi IV DPRD Medan, Rommy Van Boy, mengusulkan Pemerintah Kota (Pemko) Medan segera menerapkan sistem digital untuk pengelolaan Wajib Retribusi Sampah (WRS). Tujuannya jelas: menutup celah kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor tersebut.
“Selama ini, retribusi sampah ditagih manual oleh petugas lingkungan, namun realisasi PAD-nya tidak jelas. Bahkan ada warga yang sudah membayar, tapi dananya tidak langsung disetor. Ini sudah bukan zamannya lagi kelola retribusi dengan sistem kuno,” kata Rommy usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan HMI Medan, Senin (6/10/2025).
Rommy menyebut, dirinya menerima banyak laporan soal setoran retribusi yang tertahan berbulan-bulan, bahkan baru dilunasi jelang akhir tahun setelah adanya surat teguran. “Yang ironis, temuan ini tak pernah masuk laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Padahal, kebocorannya sangat nyata,” tambahnya.
Sebagai solusinya, Rommy mendorong Pemko Medan untuk membuat aplikasi digital retribusi sampah yang terintegrasi dengan data kependudukan dan lingkungan.
“Melalui sistem aplikasi, warga bisa membayar langsung lewat barcode atau ID khusus. Dinas bisa memantau semua transaksi secara real-time. Ini akan memangkas penyimpangan dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana kebersihan,” jelas politisi Partai Golkar ini.
Lebih lanjut, Rommy mengatakan bahwa teknologi bukan hanya solusi, tapi kebutuhan dalam sistem pelayanan publik modern. Apalagi, Kota Medan setiap hari menghasilkan sekitar 1.200 ton sampah, yang butuh pengelolaan cepat, tepat, dan efisien.
Rommy juga menyoroti lambatnya realisasi pengadaan bak sampah, yang menurutnya sudah diusulkan hampir satu tahun, namun hingga kini belum terealisasi. “Padahal, anggaran untuk kegiatan lain justru jalan terus. Ini menunjukkan ketidakseriusan dalam menangani persoalan kebersihan kota,” ujarnya.
Rommy mengungkapkan, meski target PAD dari retribusi sampah tahun ini hanya sekitar Rp2 miliar, namun realisasinya mencapai Rp19 miliar hingga awal Oktober. Ia menilai angka ini patut diaudit secara serius, untuk memastikan tidak terjadi manipulasi angka atau pelunasan ‘dadakan’ di akhir tahun.
Selain mendorong digitalisasi, Rommy juga meminta DLH dan Pemko Medan membuka ruang kolaborasi dengan mahasiswa dan masyarakat dalam pengawasan lingkungan. “Mahasiswa harus dilibatkan. Kita butuh partisipasi aktif generasi muda untuk menjaga kota tetap bersih dan sehat,” ungkapnya.
Terkait rencana pengembangan TPA baru di STM Hilir dan kerja sama pengelolaan sampah dengan pihak asing, Rommy menekankan agar Pemko Medan menyelesaikan sengketa lahan warga di lokasi eksisting terlebih dahulu.
“Jangan sampai investasi datang, tapi gagal dimanfaatkan karena lahan belum bebas. Setiap rencana harus dikawal dengan perencanaan yang matang dan pendekatan ke masyarakat,” pungkasnya. (bp-03)
