MEDAN – Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, menilai bahwa arah pembangunan Kota Medan sejalan dengan pidato Presiden Prabowo Subianto dalam pengantar Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun Anggaran 2026 dan Nota Keuangan yang disampaikan di Rapat Paripurna DPR RI, Jumat (15/8/2025).
Menurut Rico, sejumlah fokus dalam pidato Presiden mulai dari pembangunan ramah lingkungan, digitalisasi pelayanan publik, hingga penguatan ekonomi kreatif juga telah menjadi bagian dari prioritas pembangunan Kota Medan.
“Kita telah mendengarkan bersama pidato Presiden Prabowo. Apa yang disampaikan sangat relevan dengan arah kebijakan pembangunan di Kota Medan, termasuk sektor-sektor strategis yang selama ini sudah mulai kita dorong,” ujar Rico usai mengikuti siaran langsung rapat dari Gedung DPRD Kota Medan.
Rico Waas juga mengapresiasi keberpihakan Presiden terhadap masyarakat kecil dalam rancangan APBN yang disusun, khususnya dalam konteks pemerataan kesejahteraan dan pembangunan inklusif.
“Perhatian pemerintah pusat terhadap masyarakat yang kurang mampu patut diapresiasi. Semangat ini juga kami bawa dalam pembangunan Kota Medan, agar setiap warga dapat merasakan manfaat dari kebijakan yang dibuat,” tambahnya.
Turut hadir dalam kesempatan tersebut, Wakil Wali Kota Medan H. Zakiyuddin Harahap, Ketua DPRD Medan Wong Chun Sen, para Wakil Ketua dan Anggota DPRD Medan, Sekda Kota Medan Wiriya Alrahman, Ketua TP PKK Kota Medan Airin Rico Waas, serta unsur Forkopimda Kota Medan dan undangan lainnya.
Sebelumnya, dalam pidatonya, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa APBN 2026 merupakan rancangan anggaran pertamanya sebagai kepala negara, yang dirancang untuk mewujudkan Indonesia yang tangguh, mandiri, dan sejahtera.
“Ketangguhan adalah fondasi terciptanya kemandirian dan kesejahteraan rakyat. Kita akan memperkuat ketahanan di bidang pangan, energi, ekonomi, dan pertahanan,” tegas Presiden dalam pidato pembukaan Masa Sidang I DPR RI Tahun Sidang 2025–2026.
Rico Waas menegaskan, Pemko Medan siap menyelaraskan arah kebijakan daerah dengan visi pembangunan nasional, demi kemajuan yang merata hingga ke tingkat kota. (bp-03)
