MEDAN, beritapasti.id – Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan pentingnya kolaborasi antardaerah dalam membangun kota yang tangguh melalui penguatan ketahanan pangan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana.
Hal itu disampaikan Rico Waas saat menyampaikan sambutan pada Dialog Kota Tangguh dalam rangkaian Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVIII APEKSI di Grand City Hall Medan, Rabu (1/7/2026). Forum tersebut menghadirkan Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq sebagai keynote speaker dan diikuti para kepala daerah dari berbagai kota di Indonesia.
Dalam sambutannya, Rico Waas mengucapkan selamat datang kepada seluruh peserta sekaligus memperkenalkan keberagaman budaya Sumatera Utara melalui berbagai salam khas daerah.
Menurutnya, tema “Kota Tangguh, Bangsa Berdaulat” lahir dari pengalaman menghadapi banjir besar yang melanda Kota Medan pada akhir November tahun lalu. Saat itu, 19 dari 21 kecamatan terdampak banjir dan volume sampah meningkat drastis dari sekitar 1.700 ton menjadi 6.500 ton dalam sehari.
“Pengalaman itu mengajarkan bahwa dampak bencana tidak berhenti ketika banjir surut. Pemerintah juga harus mampu menjaga pelayanan publik, perekonomian, dan kondisi fiskal daerah,” ujarnya.
Rico Waas menilai ketahanan pangan menjadi bagian penting dalam pemulihan pascabencana. Sebagai kota yang bergantung pada pasokan dari daerah lain, Medan harus memastikan rantai distribusi pangan tetap berjalan saat terjadi bencana. Ia menyebut, saat banjir melanda, Pemko Medan bersama berbagai pihak berhasil menyalurkan sekitar 163 ton beras kepada 25 ribu kepala keluarga terdampak.
Karena itu, ia mendorong terjalinnya kerja sama yang lebih kuat antara daerah produsen dan kota-kota konsumen, sekaligus mengajak masyarakat mengembangkan kemandirian pangan melalui pemanfaatan pekarangan rumah dan budidaya hidroponik.
Sementara itu, Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq menegaskan bahwa ketahanan pangan merupakan fondasi utama dalam membangun kota yang tangguh. Menurutnya, dengan lebih dari 60 persen penduduk Indonesia kini tinggal di kawasan perkotaan, pemerintah daerah harus memiliki sistem pangan yang terintegrasi, mulai dari ketersediaan pasokan, distribusi, stabilisasi harga, hingga cadangan pangan.
Hanif mengingatkan perubahan iklim dan cuaca ekstrem berpotensi mengganggu distribusi pangan serta memicu kenaikan harga yang berdampak pada stabilitas sosial dan ekonomi.
“Kota yang pangan dan logistiknya rapuh akan sulit menjadi kota yang tangguh,” tegasnya.
Ia juga mengungkapkan masih terdapat 81 kabupaten/kota di Indonesia yang masuk kategori rawan pangan. Karena itu, seluruh pemerintah daerah didorong memperkuat tata kelola pangan, infrastruktur logistik, pembiayaan, serta kolaborasi antardaerah agar ketahanan pangan nasional semakin kuat.
Melalui Dialog Kota Tangguh ini diharapkan lahir berbagai rekomendasi dan kerja sama strategis yang mampu memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana, serta mewujudkan kota-kota yang lebih tangguh dan berkelanjutan. (bp-03)
