MEDAN, beritapasti.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan menggelar rapat paripurna penyampaian rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Medan Tahun Anggaran 2025, Selasa (28/4/2026).
Rapat lanjutan dari paripurna sebelumnya ini dipimpin unsur pimpinan DPRD dan dihadiri Wali Kota Medan, Sekretaris Daerah, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta para anggota dewan. Berdasarkan daftar hadir, rapat dinyatakan kuorum dengan kehadiran mayoritas anggota dari total 50 orang.
Fungsi Pengawasan DPRD Ditekankan
Ketua DPRD Kota Medan, Drs. Wong Chun Sen, M.Pd.B menegaskan bahwa rapat paripurna ini merupakan bagian penting dari fungsi pengawasan DPRD sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.
Melalui pembahasan LKPJ, DPRD mengevaluasi capaian kinerja pemerintah daerah, mulai dari perencanaan pembangunan, realisasi anggaran, hingga kualitas pelayanan publik selama tahun 2025.
“Rekomendasi yang disampaikan hari ini merupakan hasil evaluasi menyeluruh DPRD yang berisi catatan strategis, saran, dan masukan konstruktif kepada Pemerintah Kota Medan untuk perbaikan ke depan,” ujarnya.
Sorotan Pansus: Dari UMKM hingga Infrastruktur
Juru bicara Panitia Khusus (Pansus), Wakil Ketua DPRD Medan, H. Rajudin Sagala, S.Pd.I menyampaikan sejumlah catatan penting terhadap kinerja Pemko Medan.
Beberapa rekomendasi utama yang disampaikan antara lain:
- Penguatan UMKM dan Perdagangan
Dinas terkait diminta menjalin kerja sama dengan sektor swasta seperti hotel dan kafe untuk memasarkan produk UMKM lokal. Realisasi anggaran tercatat sekitar 75,02 persen dari total pagu. - Peningkatan Pelayanan Perizinan
Dinas Penanaman Modal dan PTSP direkomendasikan membentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) guna memperluas jangkauan layanan. Realisasi anggaran mencapai sekitar 81 persen.
Sejumlah anggota DPRD Medan mengikuti rapat paripurna penyampaian rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Medan Tahun Anggaran 2025. - Optimalisasi Pendapatan Daerah
Badan Pendapatan Daerah didorong menerapkan digitalisasi pajak, seperti sistem tapping box, untuk mencegah kebocoran PAD. Realisasi anggaran mencapai lebih dari 92 persen. - Penguatan SDM Tenaga Kerja
Dinas Ketenagakerjaan disarankan mendirikan Balai Latihan Kerja (BLK) guna meningkatkan keterampilan pencari kerja. - Pengelolaan Aset Daerah Lebih Optimal
Pemanfaatan aset daerah perlu ditingkatkan, termasuk penarikan retribusi atas lahan milik Pemko yang digunakan masyarakat.
Sejumlah anggota DPRD Medan mengikuti rapat paripurna penyampaian rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Medan Tahun Anggaran 2025. - Peningkatan Layanan Kesehatan
Dinas Kesehatan diminta memperbaiki fasilitas puskesmas serta mempermudah layanan pengambilan obat di rumah sakit. - Penataan Infrastruktur Prioritas
Normalisasi drainase dan sungai harus diprioritaskan sebelum pembangunan fisik baru dilakukan. - Pengelolaan Lingkungan
Peremajaan armada pengangkut sampah menjadi perhatian penting untuk meningkatkan layanan kebersihan. - Penanggulangan Bencana
BPBD diminta melengkapi sarana prasarana seperti perahu karet dan drone di setiap kecamatan.
Sejumlah anggota DPRD Medan mengikuti rapat paripurna penyampaian rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Medan Tahun Anggaran 2025. - Penguatan Program Sosial
Program bantuan sosial diharapkan lebih tepat sasaran dan menjangkau lebih banyak penerima.Selain itu, DPRD juga menyoroti kinerja sejumlah BUMD seperti Perumda Pasar dan Rumah Potong Hewan agar lebih efisien dan meningkatkan kontribusi terhadap pendapatan daerah..
Wali Kota: Rekomendasi Jadi Bahan Evaluasi
Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas menyampaikan sambutannya pada rapat paripurna penyampaian rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Medan Tahun Anggaran 2025.Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas menyampaikan apresiasi kepada DPRD, khususnya Pansus LKPJ, atas kerja keras dalam pembahasan tersebut.
Ia menegaskan bahwa seluruh rekomendasi akan menjadi bahan evaluasi penting bagi Pemko Medan.
“Rekomendasi DPRD ini akan kami tindak lanjuti sebagai bagian dari upaya memperbaiki kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat,” katanya.
Sinergi Legislatif dan Eksekutif Diperkuat
Wali Kota juga menekankan bahwa penetapan rekomendasi melalui Keputusan DPRD Kota Medan mencerminkan sinergi yang kuat antara legislatif dan eksekutif dalam membangun Kota Medan.
Di akhir rapat, seluruh pihak berharap rekomendasi tersebut dapat menjadi dasar dalam penentuan kebijakan strategis, meningkatkan koordinasi antar-OPD, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif demi kemajuan Kota Medan. (bp-03)
