MEDAN, beritapasti.id – Wakil Wali Kota Medan, Zakiyuddin Harahap, menegaskan perlunya langkah konkret dan terintegrasi dalam menangani banjir rob yang hingga kini masih menjadi persoalan serius di kawasan Belawan.
Hal tersebut disampaikannya saat kunjungan kerja Komisi V DPR RI ke Belawan, Kamis (9/4/2026), yang dipimpin oleh Anggota DPR RI Fraksi Golkar dari Daerah Pemilihan Sumatera Utara I, Musa Rajekshah (Ijeck), bersama sejumlah anggota lainnya.
Dalam keterangannya, Zakiyuddin menekankan bahwa penanganan banjir rob tidak dapat dilakukan secara parsial oleh Pemerintah Kota Medan saja. Menurutnya, diperlukan koordinasi lintas sektor mengingat banyak pihak yang memiliki keterkaitan dengan kondisi geografis dan tata ruang kawasan tersebut.
“Pemko Medan berharap dapat difasilitasi pertemuan dengan berbagai pihak, mulai dari Pemerintah Kabupaten Deliserdang, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, PT KAI, Pelindo, hingga Pertamina,” ujarnya.
Ia menjelaskan, kompleksitas persoalan di lapangan juga dipengaruhi oleh keterbatasan kewenangan pemerintah daerah, terutama terkait kepemilikan lahan. Sebagian wilayah di Belawan diketahui berada di atas lahan milik PT KAI dan Pelindo, sementara banyak warga tinggal dengan status sewa.
“Kami tidak memiliki lahan di sana. Bahkan kantor kecamatan pun berada di atas lahan PT KAI, sementara masyarakat banyak yang menyewa lahan Pelindo. Ini menjadi kendala dalam penataan maupun normalisasi,” jelasnya.
Selain itu, Zakiyuddin juga menyoroti keberadaan permukiman di bantaran sungai serta kondisi sungai yang mengalami penyempitan hingga penutupan di beberapa titik, termasuk yang melintasi wilayah Kota Medan hingga Kabupaten Deliserdang.
“Kalau hanya Medan yang melakukan normalisasi, upaya tersebut tidak akan efektif karena sedimentasi dan sampah akan kembali masuk. Karena itu, penanganan harus dilakukan secara terpadu lintas daerah,” tegasnya.
Sebagai solusi jangka panjang, ia turut mengusulkan relokasi masyarakat yang tinggal di bantaran sungai. Namun, ia mengakui langkah tersebut memerlukan pendekatan sosial yang matang agar dapat diterima masyarakat.
Sementara itu, Pelaksana Harian (Plh) Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum, Adenan Rasyid, menyampaikan bahwa secara teknis penanganan banjir rob dapat dilakukan. Namun, tantangan utama terletak pada banyaknya pemangku kepentingan yang terlibat serta kondisi sosial masyarakat yang telah lama bermukim di kawasan tersebut.
“Secara teknis tidak sulit, tetapi karena banyak stakeholder dan masyarakat sudah lama tinggal di sana, koordinasi menjadi tantangan utama,” ungkapnya.
Dukungan juga disampaikan oleh Musa Rajekshah. Ia menegaskan bahwa penyelesaian persoalan banjir rob harus melibatkan seluruh pihak dan tidak bisa dibebankan pada satu institusi saja.
“Kami hadir untuk memastikan penyelesaian yang tuntas. Tidak bisa hanya Kementerian PU, semua pihak harus bertanggung jawab. Kami akan mendorong Komisi V untuk menginisiasi rapat koordinasi lintas sektor,” ujarnya.
Ia juga menyoroti perubahan fungsi lahan di kawasan pesisir, seperti berkurangnya hutan mangrove yang beralih menjadi perkebunan sawit maupun tambak, yang turut memperparah kondisi banjir rob.
“Normalisasi sungai harus segera dilakukan. Selain itu, kerusakan mangrove juga harus menjadi perhatian serius,” katanya.
Menurutnya, pembentukan tim koordinasi lintas sektor sangat diperlukan guna memastikan penanganan berjalan efektif, baik dari sisi teknis maupun non-teknis. Ia menekankan pentingnya perencanaan yang matang dan terintegrasi agar anggaran yang dialokasikan benar-benar memberikan hasil.
“Kita tidak ingin anggaran besar yang sudah dikeluarkan justru tidak menyelesaikan masalah,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya sosialisasi kepada masyarakat, khususnya terkait rencana relokasi dari bantaran sungai, dengan pendekatan persuasif agar masyarakat memahami urgensi penataan kawasan.
“Kami akan berusaha menyelesaikan permasalahan ini secara tuntas,” pungkasnya.
Dalam kunjungan tersebut turut hadir sejumlah anggota Komisi V DPR RI lainnya, di antaranya Mukhlis Basri, Ahmad Safri, Hanan A Rozak, Hamka, Sriyanto Saputro, dan Mori Hanafi. (bp-03)
