MEDAN, beritapasti.id – Keterbatasan anggaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Medan menjadi sorotan Komisi II DPRD Medan. Kondisi ini dinilai menghambat upaya peningkatan minat baca masyarakat serta pengembangan fasilitas literasi di ibu kota Sumatera Utara tersebut.
Dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Komisi II DPRD Medan mengungkap bahwa alokasi anggaran yang tersedia saat ini masih jauh dari memadai.
Ketua Komisi II DPRD Medan, Kasman Bin Marasakti Lubis, menegaskan bahwa persoalan tersebut harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Menurutnya, perpustakaan memiliki peran penting dalam mencerdaskan masyarakat.
“Kalau kita lihat dari anggarannya, memang masih sangat kecil. Ini cukup miris. Padahal perpustakaan adalah jendela dunia yang sangat penting untuk meningkatkan minat baca masyarakat,” ujarnya, Selasa (7/4/2026).
RDP tersebut turut dihadiri Wakil Ketua Komisi II Modesta Marpaung serta anggota Tia Ayu Anggraini.
Kasman menyebut, pihaknya akan mendorong penambahan anggaran pada pembahasan selanjutnya, sebagai bagian dari fungsi pengawasan dan penganggaran legislatif.
Selain anggaran, Komisi II juga menyoroti kondisi fasilitas perpustakaan yang dinilai belum sepenuhnya nyaman. Ia menekankan bahwa kenyamanan ruang baca menjadi faktor penting dalam menarik minat masyarakat, khususnya generasi muda.
“Tempat baca itu harus dibuat nyaman. Tidak harus mewah, tetapi minimal layak dan menarik agar masyarakat betah membaca,” tambahnya.
Ia juga menyoroti keterbatasan koleksi buku, terutama bagi anak-anak dan remaja. Menurutnya, buku seperti komik edukatif, animasi, serta bacaan ringan yang mendidik masih sangat minim, padahal efektif untuk menumbuhkan minat baca sejak dini.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Medan, Laksamana Putra Siregar, mengakui keterbatasan anggaran menjadi kendala utama dalam menjalankan program.
“Anggaran yang tersedia saat ini memang masih sangat terbatas, sehingga belum semua program dapat berjalan maksimal,” ujarnya.
Meski demikian, pihaknya mengapresiasi perhatian DPRD dan Pemerintah Kota Medan terhadap pengembangan perpustakaan.
Ke depan, dinas berencana menghimpun buku layak baca dari berbagai pihak untuk didistribusikan ke perpustakaan dan pojok baca di sejumlah wilayah. Selain itu, pengembangan pojok baca di tingkat kecamatan juga akan terus didorong agar akses masyarakat terhadap bahan bacaan semakin luas.
Di era digital, pemanfaatan teknologi seperti penyediaan buku elektronik gratis juga menjadi fokus pengembangan. Namun, ia menegaskan bahwa perpustakaan fisik tetap memiliki peran penting sebagai ruang interaksi, edukasi, dan pengembangan komunitas literasi.
“Harapannya, perpustakaan di Kota Medan ke depan bisa menjadi tempat yang nyaman, lengkap, dan benar-benar diminati masyarakat,” pungkasnya. (bp-03)
