MEDAN, beritapasti.id – Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, menegaskan komitmennya dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah.
Komitmen tersebut disampaikan Rico Waas usai mengikuti Entry Meeting pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025 yang digelar secara daring dari Rumah Dinas Wali Kota Medan, Kamis (2/4/2026).
Dalam kegiatan itu, Rico Waas didampingi Sekretaris Daerah Kota Medan, Wiriya Alrahman, serta jajaran pimpinan perangkat daerah. Mereka mengikuti arahan yang disampaikan Anggota V Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Bobby Adhityo Rizaldi.
Dalam arahannya, Bobby menjelaskan bahwa BPK menggunakan pendekatan berbasis risiko (risk-based audit) yang dipadukan dengan Big Data Analytics untuk meningkatkan kualitas serta kedalaman analisis dalam pemeriksaan LKPD.
“Karena itu, kami berharap kerja sama dari seluruh pihak agar proses pemeriksaan dapat berjalan dengan lancar,” ujar Bobby.
Ia menegaskan, BPK tidak berada pada posisi untuk mengkritisi atau memberikan rekomendasi terhadap kebijakan kepala daerah. Pemeriksaan difokuskan pada pelaksanaan kebijakan dalam bentuk program dan kegiatan agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Yang kami periksa adalah turunan kebijakan, yaitu program atau kegiatan dalam rangka mencapai tujuan kebijakan tersebut,” jelasnya.
Selain itu, Bobby juga menyoroti pentingnya peran DPRD sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel. Fungsi pengawasan DPRD dinilai krusial untuk memastikan penggunaan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Ia turut mengapresiasi upaya pemerintah daerah bersama DPRD dalam menjaga transparansi keuangan, namun mengingatkan agar seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan dapat segera ditindaklanjuti.
Di akhir pertemuan, Bobby berpesan kepada seluruh kepala daerah dan tim pemeriksa untuk terus menjaga integritas dan profesionalisme. Pemeriksaan LKPD Tahun 2025 diharapkan tidak sekadar menjadi rutinitas administratif, tetapi menjadi momentum untuk memperkuat akuntabilitas di tengah dinamika global.
“Dukungan dari kepala daerah dan DPRD sangat penting agar pemeriksaan berjalan baik. Hasil pemeriksaan ini pada prinsipnya untuk mendorong perbaikan pelayanan publik, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia, serta penurunan angka kemiskinan,” pungkasnya. (bp-03)
