MEDAN, beritapasti.id – Upaya memperkuat peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai penggerak ekonomi daerah menjadi sorotan dalam kunjungan kerja spesifik Komisi II DPR RI ke PT Bank Sumut, Rabu (1/4/2026). Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, mengapresiasi kunjungan tersebut dan berharap membawa dampak positif bagi kinerja Bank Sumut ke depan.
Kunjungan ini membahas penyelenggaraan dan pengawasan BUMD, khususnya bank daerah, sebagai entitas yang berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD).
Turut hadir dalam pertemuan tersebut Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, Ketua Tim Komisi II DPR RI Bahtra beserta jajaran, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution, Direktur Utama PT Bank Sumut Heru Mardiansyah, serta para kepala daerah kabupaten/kota se-Sumatera Utara.
Dalam kesempatan tersebut, Rico Waas menyampaikan harapannya agar pertemuan ini mampu mendorong peningkatan kinerja Bank Sumut secara berkelanjutan.
“Rapat ini diharapkan membawa dampak positif terhadap kinerja Bank Sumut ke depan,” ujarnya.
Sementara itu, Bima Arya menegaskan bahwa pemerintah pusat tengah mendorong reformasi tata kelola pemerintahan agar lebih efektif, efisien, dan berpihak kepada masyarakat. Ia menyebut BUMD sebagai aset strategis daerah yang perlu dibenahi secara menyeluruh melalui regulasi baru.
“Reformasi mencakup pemisahan indikator kinerja antara aspek finansial dan pelayanan publik, pemisahan peran pemerintah sebagai regulator dan pemilik modal, serta fleksibilitas dalam akses permodalan dan pemanfaatan aset,” jelasnya.
Ketua Tim Kunjungan Kerja, Bahtra, menambahkan bahwa Bank Sumut harus mampu menjalankan fungsi ganda, yakni sebagai penggerak ekonomi daerah sekaligus penyedia layanan publik yang profesional.
Ia juga menyoroti ketimpangan dalam penyaluran kredit. Menurutnya, Bank Sumut tidak boleh hanya berfokus pada pengusaha besar, tetapi juga harus memberi ruang lebih luas bagi pelaku usaha menengah dan kecil.
“Jangan sampai perputaran ekonomi hanya dinikmati segelintir kalangan atas. Kredit harus lebih banyak menyentuh masyarakat menengah ke bawah agar manfaatnya dirasakan luas,” tegasnya.
Selain itu, DPR RI juga mengingatkan pemerintah daerah sebagai pemegang saham untuk lebih bijak dalam mengelola dividen. Keuntungan yang diperoleh diharapkan dapat dialokasikan bagi program-program yang berdampak langsung pada masyarakat di berbagai daerah.
Kunjungan kerja ini diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam meningkatkan profesionalitas, akuntabilitas, serta kontribusi BUMD terhadap pembangunan ekonomi. (bp-03)
