MEDAN, beritapasti.id – Ketua Komisi IV DPRD Kota Medan, Paul MA Simanjuntak, mendorong Pemko Medan untuk melakukan langkah konkret dalam mengatasi persoalan banjir yang masih sering melanda sejumlah wilayah di kota ini. Menurutnya, penanganan banjir sebaiknya dimulai dari tingkat lingkungan melalui program pemborongan pembersihan drainase di setiap kelurahan.
Dikatakan Paul, pola tersebut pernah diterapkan dan terbukti efektif dalam mengurangi genangan air ketika curah hujan tinggi. “Sistem seperti ini dulu sudah pernah dilakukan. Kalau dijalankan lagi, genangan air bisa berkurang signifikan,” ujar Paul saat ditemui wartawan di DPRD Medan, Senin (3/11/2025).
Paul menjelaskan, persoalan banjir di Medan tidak hanya disebabkan oleh luapan sungai besar, tetapi juga karena kondisi drainase lingkungan yang banyak tersumbat oleh sampah dan endapan lumpur. Akibatnya, air hujan tidak dapat mengalir ke saluran utama.
“Banyak kelurahan yang kebanjiran meskipun tidak berada di dekat sungai. Masalah utamanya adalah parit yang tumpat dan tidak terawat,” bebernya.
Menurut Paul, jika Pemko Medan memborongkan pekerjaan pengorekan drainase, efektivitas penanganan bisa meningkat. Ia menilai, petugas P3SU (Petugas Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Umum) yang kini bertugas di tiap kelurahan tetap perlu diberdayakan untuk pemeliharaan rutin setelah proyek pembersihan selesai.
“Saat ini tiap kelurahan hanya memiliki enam orang P3SU. Dengan jumlah itu, mereka tidak mampu membersihkan seluruh saluran karena panjangnya jaringan drainase. Jadi, solusi terbaik adalah dengan sistem borongan, sementara P3SU difokuskan untuk perawatan,” tegas Paul.
Lebih lanjut, Paul menyebutkan bahwa penanganan banjir skala besar tetap harus melibatkan kerja sama antara pemerintah pusat, Pemprov Sumut, dan Pemko Medan, mengingat banyak sungai besar yang melintasi wilayah Medan hingga Deliserdang. Ia juga menyinggung proyek Bendungan Lau Simeme yang tengah dikerjakan, dan diharapkan dapat membantu mengendalikan banjir di masa mendatang.
“Namun, sambil menunggu proyek besar itu selesai, kita harus bergerak dengan kemampuan daerah. Masalah banjir lingkungan masih bisa diatasi dengan anggaran Pemko Medan,” ujarnya.
Sebagai langkah nyata, Paul berjanji akan mengusulkan agar anggaran pembersihan drainase dimasukkan dalam pembahasan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026 yang sedang dibahas di DPRD Medan. Anggaran tersebut, katanya, idealnya ditampung di Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi (SDABMBK).
“Dengan strategi ini, kita bisa mengurangi titik banjir secara bertahap sambil menunggu penanganan besar dari pemerintah pusat,” tutupnya. (bp-03)
