MEDAN, beritapasti.id – Ketua Komisi III DPRD Kota Medan, Salomo Tabah Ronal Pardede, meminta Perusahaan Umum Daerah (PUD) Pasar Kota Medan meninjau ulang bahkan menghentikan pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) di pasar-pasar tradisional. Ia menilai kegiatan tersebut berdampak negatif terhadap pedagang, terutama pedagang beras yang merupakan mitra Bulog.
“GPM sebaiknya digelar di tingkat kelurahan atau lingkungan masyarakat, bukan di dalam pasar. Kalau pun harus di pasar, harus ada koordinasi dengan pedagang, khususnya terkait harga,” tegas Salomo saat ditemui, Rabu (17/9/2025).
Ia mencontohkan, pedagang biasanya membeli beras dari Bulog seharga Rp58 ribu per karung ukuran 5 kg dan menjualnya Rp60 ribu. Namun dalam GPM, beras dijual langsung oleh PUD Pasar seharga Rp58 ribu, tanpa margin keuntungan bagi pedagang.
“Pedagang ini juga aset PUD Pasar. Kalau kegiatan GPM tidak dikoordinasikan dengan baik, sebaiknya dihentikan,” tambah politisi Partai Gerindra itu.
Meski begitu, Salomo tetap mengapresiasi tujuan GPM sebagai upaya menstabilkan harga pangan. Ia hanya menyarankan pelaksanaannya dipindahkan ke wilayah pemukiman agar tidak menimbulkan konflik ekonomi di lingkungan pasar.
“Tujuan GPM bagus, tapi jangan sampai mematikan usaha pedagang. Selenggarakan saja di kelurahan, dan lanjutkan hingga harga beras stabil,” ujarnya.
Keluhan juga datang dari para pedagang di Pasar Sei Sikambing dan Pasar Petisah. Mereka mengaku pendapatannya menurun karena GPM menjual beras lebih murah dari Harga Eceran Tertinggi (HET), padahal jenis dan kualitasnya sama.
“Sebaiknya GPM tidak dilakukan di pasar. Kami pedagang resmi dan mitra Bulog justru merasa sangat dirugikan,” ungkap Muniroh, pedagang beras di Pasar Sei Sikambing.
Menurutnya, jika harus menyamakan harga dengan GPM, maka tidak ada keuntungan yang diperoleh. “Kalau GPM digelar di lingkungan warga, dampaknya tidak langsung ke kami,” tukasnya. (bp-03)
