MEDAN – Polemik penutupan akses permukiman warga di Lingkungan 16, Kelurahan Mabar, Kecamatan Medan Deli, akibat pembangunan tembok oleh PT Kawasan Industri Medan (KIM), menuai sorotan tajam dari DPRD Kota Medan. Ketua Komisi IV, Paul Mei Anton Simanjuntak, menilai tindakan PT KIM sebagai bentuk arogansi yang tidak berperikemanusiaan.
Hal itu disampaikan Paul saat meninjau langsung lokasi, Selasa (15/7/2025). Ia mendapati sekitar 13 kepala keluarga (KK) terisolasi akibat dinding beton setinggi 3 meter yang membentang sepanjang 200 meter, mengelilingi rumah warga.
“Terlepas dari klaim kepemilikan lahan, tindakan menutup akses utama warga jelas tidak dapat dibenarkan. Ini bukan hanya melanggar hak asasi manusia, tetapi juga bentuk tekanan yang tidak pantas,” tegas Paul.
Warga kini hanya bisa keluar masuk rumah melalui tangga darurat yang dibuat secara swadaya. Kondisi ini, menurut Paul, sangat mengkhawatirkan, terutama saat musim hujan karena dapat memicu banjir dan menyulitkan evakuasi dalam situasi darurat.
“Kita minta PT KIM menyelesaikan masalah ini secara manusiawi, bukan dengan pendekatan represif. Jika memang ada sengketa lahan, tempuh jalur hukum, bukan mengurung warga,” lanjutnya.
Paul juga mempertanyakan legalitas pembangunan tembok tersebut. Ia meminta agar Satpol PP segera menindak jika ditemukan bahwa pembangunan dilakukan tanpa izin resmi.
“Setiap bangunan harus sesuai aturan. Bila tidak memiliki IMB (izin mendirikan bangunan), kami minta tembok itu dibongkar,” tegasnya.
Komisi IV sebelumnya telah memediasi pertemuan antara warga dan pihak PT KIM bersama beberapa OPD Pemko Medan. Namun, belum ada kesepakatan. PT KIM tetap bersikukuh bahwa lahan tersebut merupakan aset perusahaan, sementara warga menyatakan masih dalam proses gugatan hukum.
“Warga di sini sah sebagai penduduk Kota Medan. Mereka punya KTP, hidup bertahun-tahun di sini. Pemerintah tidak boleh tutup mata,” kata Paul yang juga didampingi anggota Komisi IV lainnya, seperti Dame Duma Sari Hutagalung, Jusuf Ginting, dan Zulham Efendy.
Paul menekankan agar konflik ini tidak berlarut-larut dan menimbulkan keresahan lebih luas. Ia berharap mediasi dan dialog terus dikedepankan.
“Kita dorong penyelesaian dengan musyawarah. Jangan sampai konflik horizontal terjadi karena ego salah satu pihak,” tutupnya. (bp-03)
