MEDAN – Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD Kota Medan memberikan sejumlah masukan strategis terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan Tahun 2025–2029.
Masukan tersebut disampaikan Anggota Fraksi PSI, Reinhart Jeremy Aninditha, SH dalam Rapat Paripurna DPRD Medan, Senin (16/6/2025), saat menyampaikan pemandangan umum fraksi atas penjelasan Wali Kota Medan terkait dokumen perencanaan pembangunan lima tahunan tersebut.
Fraksi PSI menyoroti pentingnya tata kelola pemerintahan yang transparan, inovatif, dan berorientasi pada pelayanan publik. Komitmen tersebut dinilai perlu menjadi fondasi utama dalam setiap kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan daerah.
Reinhart menyampaikan bahwa aspek geografis Kota Medan perlu mendapat perhatian serius. Pertumbuhan penduduk yang pesat dan urbanisasi menyebabkan berbagai permasalahan seperti kemacetan, pemukiman kumuh, serta meningkatnya kebutuhan terhadap infrastruktur dasar seperti air bersih, sanitasi, dan transportasi publik.
Ia juga menyoroti kondisi topografi kota yang cenderung datar, berkurangnya ruang terbuka hijau, serta minimnya daerah resapan air. Menurutnya, hal ini harus diantisipasi sejak dini untuk mencegah kerusakan lingkungan dan banjir di masa depan.
Dari sisi demografis, Fraksi PSI mencermati bahwa tantangan seperti pertumbuhan penduduk, migrasi, dan struktur usia sangat memengaruhi kualitas pembangunan. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi pengembangan SDM yang merata dan berkelanjutan.
Persoalan mendasar lainnya seperti perumahan, layanan kesehatan, pendidikan, transportasi, dan penciptaan lapangan kerja juga menjadi sorotan Fraksi PSI. Terlebih, ketimpangan sosial dan ketidakstabilan ekonomi dinilai masih menjadi pekerjaan rumah yang belum tuntas.
Dalam pandangannya, Reinhart juga menekankan perlunya reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan untuk memperkuat daya saing daerah. Ia menyarankan adanya investasi di sektor pendidikan, pengembangan SDM, pembangunan infrastruktur cerdas, serta penciptaan iklim usaha yang kondusif.
“Medan harus menjadi kota yang mampu menarik investasi, membuka peluang kerja, dan meningkatkan kesejahteraan warganya,” ujarnya.
Fraksi PSI juga menyoroti masih kurangnya fasilitas publik untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, dan masyarakat berpenghasilan rendah masih kesulitan mengakses layanan dasar.
Reinhart mempertanyakan langkah-langkah strategis apa yang akan diambil oleh Pemko Medan untuk memastikan inklusivitas pelayanan publik di masa mendatang.
Mengakhiri pemandangan umum, Fraksi PSI meminta agar RPJMD 2025–2029 tidak hanya menjadi dokumen perencanaan, tetapi juga menjadi pedoman pembangunan yang realistis dan berorientasi pada kesejahteraan warga Kota Medan.
Beberapa rekomendasi yang disampaikan antara lain, penguatan perencanaan tata ruang dan lingkungan, peningkatan kualitas dan pemerataan SDM, penanganan kesenjangan sosial, dan dukungan terhadap sektor ekonomi kreatif dan UMKM.
Fraksi PSI juga menegaskan bahwa pelaksanaan RPJMD ke depan harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan melibatkan partisipasi masyarakat agar visi Kota Medan yang inklusif dan berkelanjutan benar-benar tercapai. (bp-03)
