MEDAN – Hari Buruh Internasional yang jatuh setiap tanggal 1 Mei dirayakan secara meriah oleh ribuan buruh di Kota Medan. Sekitar 1.100 buruh dari berbagai sektor hadir dalam perayaan May Day yang digelar di Pardede Hall, Kamis (1/5/2025), mengusung tema “Merajut Kebersamaan untuk Peningkatan Kesejahteraan Pekerja dan Produktivitas Nasional.”
Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, yang turut hadir dalam kegiatan tersebut, memberikan pesan kuat mengenai pentingnya peran buruh dalam pembangunan daerah. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa kesejahteraan buruh bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga merupakan pondasi utama untuk mewujudkan pertumbuhan kota yang berkelanjutan.
“Tanpa buruh, roda industri tidak akan berputar. Tanpa tenaga kerja, kota ini tidak bisa berkembang. Buruh adalah ujung tombak pembangunan,” tegas Rico.
Ia juga menyampaikan bahwa kolaborasi antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja sangat diperlukan untuk membangun ekosistem kerja yang saling menghargai. Menurutnya, peningkatan produktivitas nasional tidak bisa dipisahkan dari peningkatan kesejahteraan pekerja.
“Kesejahteraan dan produktivitas itu satu kesatuan. Jika para pekerja merasa dihargai, mereka akan memberikan hasil kerja terbaik,” ujarnya.
Dalam suasana penuh kebersamaan itu, Rico juga mengajak seluruh pihak untuk menyikapi tantangan zaman dengan bijak. Memasuki era Revolusi Industri 4.0, ancaman otomatisasi dan penggantian tenaga manusia dengan robot menjadi isu serius. Namun, menurutnya, semangat dan empati manusia tetap menjadi kekuatan yang tak tergantikan.
“Robot mungkin bisa menggantikan pekerjaan, tapi tidak bisa menggantikan semangat, dedikasi, dan perasaan dari seorang pekerja,” kata Rico, disambut tepuk tangan para peserta.
Sebagai bentuk dukungan nyata kepada para pekerja, Wali Kota Medan juga menyerahkan santunan dari BPJS Ketenagakerjaan kepada ahli waris buruh yang meninggal dunia, paket sembako, serta hadiah lucky draw untuk para buruh yang hadir.
Rico menutup pidatonya dengan komitmen untuk terus membuka ruang dialog dengan para buruh.
“Pemerintah hadir bukan untuk mendikte, tapi untuk mendengar dan menjembatani. Suara buruh harus menjadi bagian dari pengambilan keputusan,” pungkasnya. (Bp-Ki)
