MEDAN – Statement Koordinator Bapilu DPP Partai NasDem, Prananda Surya Paloh (PSP), yang menyebutkan terjadinya peningkatan angka kemiskinan dan pengangguran di Kota Medan disayangkan anggota Fraksi Gerindra DPRD Medan.
Adalah Mulia Syahputra, menilai ungkapan tersebut sangat keliru dan tidak mendasar. Tak hanya itu, ungkapan meningkatnya angka kemiskinan dan pengangguran di Kota Medan juga dinilai sebagai informasi yang menyesatkan dan bentuk pembodohan terhadap rakyat.
“Kalau beliau (PSP) bilang angka kemiskinan di Kota Medan meningkat, saya bilang itu sangat keliru sekaligus bentuk pembodohan terhadap rakyat. Faktanya, angka kemiskinan di Kota Medan menurun. Setelah kita sempat dilanda pandemi Covid-19 lebih kurang dua tahun lamanya, faktanya Kota Medan bisa membuktikan dirinya untuk bangkit dan kembali bertumbuh, termasuk dari sektor ekonomi,” terangnya.
Dikatakannya, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Utara tercatat, persentase kemiskinan di Sumatera Utara berada di posisi 8,49 persen atau 1,27 juta jiwa usai dilanda Pandemi Covid-19, terpatnya per September 2021. Jumlah ini mengalami penurunan hingga 9,01 persen atau sekitar 70,8 ribu jiwa hanya dalam satu semester (Maret – September 2021).
“Kota Medan menjadi Kabupaten/Kota di Sumut yang memberikan sumbangan terbesar dalam penurunan angka kemiskinan tersebut,” paparnya.
Begitu juga mengenai pernyataan PSP terkait meningkatnya angka pengangguran di Kota Medan juga sebagai kekeliruan besar. Sebab faktanya, angka pengangguran di Kota Medan justru menurun berdasarkan data yang ada.
“Mari kita lihat data. Pada Agustus 2021 angka TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) di Medan mencapai 10,81 persen, namun pada Agustus 2022 angka itu turun sebesar 1,92 persen poin menjadi 8,89 persen. Data ini merupakan data yang dirilis secara resmi oleh BPS Sumut. Bahkan, persentase penurunan TPT pada Agustus 2022 ini lebih besar dari pada Sumut yang berada di angka 0,17 persen poin,” bebernya.
Mulia mengajak semua pihak untuk tidak lagi memberikan informasi yang menyesatkan kepada masyarakat. Ia menegaskan bahwa pembodohan terhadap rakyat tidak boleh dilakukan dengan alasan apapun, apalagi untuk kepentingan politik di masa kampanye Pemilu 2024 ini.
“Silahkan bicara, negara ini negara demokrasi yang membebaskan warga negaranya untuk berbicara. Tapi biasakan bicara pakai data, agar ucapan yang kita sampaikan tidak menyesatkan rakyat. Sebagai wakil rakyat, tentunya saya tidak ingin rakyat Kota Medan diberi informasi yang menyesatkan, apalagi tujuannya hanya untuk kepentingan politik. Tolong jangan korbankan rakyat hanya untuk kepentingan politik,” pintanya.
Diketahui, Koordinator Bapilu DPP Partai NasDem, Prananda Surya Paloh (PSP), melakukan konsolidasi di Sumatera Utara. Saat itu, PSP menyoroti tingkat kemiskinan hingga pengangguran yang tinggi di Kota Medan. Hal itu disampaikan PSP dalam Konsolidasi Tim Pemenangan yang terlaksana di Kota Medan, Deli Serdang dan Kota Tebing Tinggi dalam rentang waktu 12-14 Januari lalu. (BP-03)
