MEDAN – Pj Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Hassanudin, meminta seluruh penjabat kepala daerah se-wilayahnya agar netral saat Pemilihan Umum (Pemilu 2024). Hal tersebut guna menciptakan pesta demokrasi yang harmoni.
“Saya selalu tegaskan ASN itu harus netral pada pemilu dan pilkada. Mulai penjabat kepala daerah hingga kepala desa harus netral,” ujarnya, di Medan, Selasa (28/11/2023).
Lanjutnya, kenetralan aparatur sipil negara (ASN) merupakan bentuk komitmen yang harus dilakukan agar Pemilu 2024 berjalan dengan lancar tanpa ada potensi pelanggaran yang terjadi.
“Jadi, netralitas ini, sebagai harga mati bagi ASN, bukan ada indikasi atau tidak. Dari regulasi yang ada ASN ini, kami ini harus netral mendukung kegiatan dan menyukseskan Pemilu 2024,” jelasnya.
Ia juga mengaku sudah mengeluarkan surat imbauan kepada seluruh ASN untuk tidak terlibat politik praktis pada Pemilu 2024 dan Pilkada 2024. “Apabila ada ASN yang tidak netral atau terlibat politik praktis akan diberi sanksi sesuai dengan peraturan yang ada,” sebutnya.
Oleh karenanya, ia mengimbau kepada seluruh ASN agar mematuhi peraturan yang berlaku. Supaya tidak terjebak dalam pelanggaran netralitas Pemilu dan Pilkada 2024.
“Saya mengimbau masyarakat untuk melihat gerak-gerik ASN hingga Kepala Desa, yang tidak netral dalam Pemilu 2024, untuk dapat melaporkan kepada Bawaslu dan KPU hingga Gakkumdu di masing-masing wilayah atau daerahnya,” sebutnya.
Di samping itu, Badan Pengawas Pemilu mengingatkan kepala desa dan aparatur desa untuk tidak terlibat dalam kampanye partai politik.
“Kami akan mengingatkan tidak boleh ada keterlibatan kepala desa dan aparat desa dalam kampanye,” kata Ketua Badan Pengawas Pemilu, Rahmat Bagja.
Ia mengatakan kepala desa dan aparat desa tidak boleh terlibat dalam kampanye, dan pengawasan tersebut akan dilakukan melalui Bawaslu di tingkat provinsi, kota/kabupaten atau pun masyarakat sekitar.
