MEDAN – Permasalahan terkait infrastruktur, drainase, serta bantuan sosial (bansos) menjadi isu utama yang disorot dalam laporan reses Anggota DPRD Kota Medan dari Daerah Pemilihan (Dapil) III. Salah satu anggota DPRD yang menyampaikan laporan tersebut, Lailatul Badri, mengungkapkan berbagai keluhan dan aspirasi masyarakat yang perlu segera ditindaklanjuti oleh pemerintah kota.
“Melalui laporan reses ini, kami mengumpulkan berbagai masalah yang dihadapi masyarakat di Dapil III, mulai dari infrastruktur, drainase, hingga bantuan sosial yang belum tepat sasaran,” ujar Lailatul Badri saat rapat paripurna di gedung DPRD Medan, Senin (6/1/2025).
Menurut politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini, masyarakat di Kecamatan Medan Deli dan Medan Tembung menginginkan proses penerimaan bantuan sosial, khususnya PKH (Program Keluarga Harapan), agar lebih transparan dan mudah diakses. Lailatul mengungkapkan bahwa banyak warga yang membutuhkan bantuan namun tidak menerima haknya, sementara yang tidak membutuhkan justru mendapatkan bantuan.
“Di Kecamatan Medan Deli banyak lansia yang seharusnya mendapatkan bantuan, namun program bantuan lansia justru tidak berjalan dengan baik. Selain itu, di Kecamatan Medan Tembung kami mendesak agar dilakukan pendataan ulang untuk bantuan PKH dan KIP (Kartu Indonesia Pintar),” jelasnya.
Lailatul juga menyoroti program Universal Health Coverage (UHC) yang masih belum dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di Dapil III. Program tersebut dimaksudkan untuk memberikan akses layanan kesehatan yang lebih baik dan mudah, namun sampai saat ini masih ada banyak kendala dalam implementasinya.
“Masyarakat di Dapil III meminta agar Pemko Medan dan Dinas Kesehatan dapat lebih mempermudah akses masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan melalui UHC. Jangan sampai program yang sudah dicanangkan Wali Kota Medan ini justru mempersulit masyarakat,” kata Lailatul.
Selain itu, Lailatul juga mengusulkan agar Pemko Medan memberikan kebijakan untuk menghapuskan tunggakan BPJS Kesehatan bagi warga yang mengalami kesulitan. Banyak warga yang terjebak dalam tunggakan BPJS yang membuat mereka kesulitan untuk mendapatkan layanan kesehatan.
“Harapan kami agar Pemko Medan dapat menghapus tunggakan BPJS Kesehatan dan mempermudah masyarakat saat membutuhkan layanan di rumah sakit. Kami juga berharap agar tagihan BPJS Mandiri dapat diturunkan agar lebih terjangkau,” ungkapnya.
Tak hanya itu, Lailatul juga menyampaikan keluhan masyarakat terkait sistem pelayanan kesehatan di Puskesmas. Warga berharap agar petugas medis di Puskesmas dapat lebih ramah dan memberikan pelayanan yang lebih baik.
“Masyarakat juga meminta kepada Dinas Kesehatan Kota Medan untuk melakukan evaluasi terhadap pelayanan Puskesmas, terutama agar para petugas medis lebih ramah dan memberikan pelayanan yang maksimal,” ujarnya.
Anggota DPRD dari Dapil III lainnya, seperti Ahmad Afandi Harahap, Andreas Pandapotan Purba, Datuk Iskandar Muda, dr. Faisal Arbie, Wong Chun Sen, Edwin Sugesti, Doli Indra Rangkuti, Modesta Marpaung, Paul Mei Anton Simanjuntak, Reinhart Jeremy Aninditha, dan Zulkarnaen juga turut serta dalam melaksanakan reses dan menyampaikan aspirasi dari masyarakat.
Dengan berbagai masukan tersebut, Lailatul berharap Pemko Medan dapat segera merespons dan mengakomodir kebutuhan masyarakat, terutama dalam hal infrastruktur, bantuan sosial, dan pelayanan kesehatan. (Bp-03)
