MEDAN, beritapasti.id – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Medan meminta pemerintah kota segera menuntaskan persoalan belum cairnya Tunjangan Profesi Guru (TPG) bagi guru agama Islam yang mengajar di sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) negeri di Kota Medan.
Persoalan tersebut disampaikan Ketua Fraksi PKS DPRD Medan, Zulham Efendi, di hadapan Wakil Wali Kota Medan Zakiyuddin Harahap dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Medan, Senin (26/10/2026).
Zulham mengatakan, Fraksi PKS menerima pengaduan dari Forum Komunikasi Pengajar dan Pendidik Islam Sumatera Utara (FKPPISU) mengenai keterlambatan pembayaran tunjangan profesi tersebut.
Menurut dia, persoalan ini perlu segera mendapat perhatian pemerintah agar para guru memperoleh kepastian terkait hak yang seharusnya mereka terima.
“Fraksi PKS menerima aduan dari Forum Komunikasi Pengajar dan Pendidik Islam Sumatera Utara (FKPPISU) mengenai keterlambatan pembayaran tunjangan tersebut,” ujar Zulham.
Politisi PKS yang mewakili kawasan Medan Utara itu menegaskan, guru memiliki peran penting dalam membentuk karakter, moral, dan akhlak generasi muda. Karena itu, pemerintah perlu memberikan perhatian serius terhadap kesejahteraan dan pemenuhan hak para pendidik.
Ia menilai, ketidakjelasan proses pencairan tunjangan dapat menimbulkan ketidakpastian bagi guru yang telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam dunia pendidikan.
Atas dasar itu, Fraksi PKS meminta Pemerintah Kota Medan segera berkoordinasi dengan instansi berwenang untuk menelusuri penyebab keterlambatan sekaligus mencari solusi agar persoalan tersebut tidak berlarut-larut.
Zulham juga meminta pemerintah memberikan penjelasan mengenai status pembayaran dan jadwal pencairan TPG bagi guru agama Islam yang memenuhi persyaratan sebagai penerima.
Menurut dia, kejelasan informasi sangat diperlukan agar para guru tidak terus berada dalam ketidakpastian mengenai pembayaran tunjangan profesi mereka.
Fraksi PKS berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan persoalan tersebut, sehingga hak para guru dapat dipenuhi sesuai ketentuan yang berlaku dan pelaksanaan tugas pendidikan tetap berjalan dengan baik. (bp-03)
