MEDAN, beritapasti.id – Komisi 4 DPRD Kota Medan meminta Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK) memprioritaskan penanganan banjir dan genangan air yang masih terjadi di sejumlah kawasan Kota Medan.
Selain normalisasi sungai dan drainase, DPRD meminta pengerjaan proyek infrastruktur dimulai lebih awal agar pelaksanaan tidak menumpuk pada akhir tahun dan kualitas pekerjaan tetap terjaga.
Permintaan itu disampaikan Ketua Komisi 4 DPRD Medan Paul Mei Anton Simanjuntak dalam rapat evaluasi triwulan II bersama Dinas SDABMBK di ruang Komisi 4 DPRD Medan, Senin (21/9/2026).
Rapat tersebut dihadiri anggota Komisi 4 DPRD Medan Jusuf Ginting, Datuk Iskandar Muda, Ahmad Afandi, Renville P Napitupulu dan Lailatul Badri. Dari Pemko Medan hadir Kepala Dinas SDABMBK Khairul Azmi, Kepala Bidang Sumber Daya Air Hardi Sibarani serta sejumlah pejabat dan staf.
Paul mengatakan persoalan banjir dan genangan merupakan salah satu masalah yang perlu segera ditangani karena berdampak langsung terhadap aktivitas masyarakat.
“Hujan sebentar saja terjadi banjir yang mengganggu aktivitas masyarakat. Bahkan air langsung masuk ke rumah warga,” ujar Paul.
Menurut dia, penanganan banjir membutuhkan normalisasi drainase dan sungai secara bertahap. Saluran yang telah menggunakan U-Ditch juga perlu mendapat pemeliharaan rutin agar tidak tersumbat sedimentasi.
“Parit harus dinormalisasi. Begitu juga parit yang sudah terpasang U-Ditch harus dicuci secara rutin supaya aliran drainase lancar. Sedimen harus dipastikan bersih dari gorong-gorong,” katanya.
Paul meminta Dinas SDABMBK mulai memetakan sumber persoalan banjir serta menyusun tahapan penanganan yang terukur. Menurut dia, penyelesaian persoalan banjir membutuhkan proses bertahap dan tidak dapat dilakukan sekaligus.
“Solusinya tidak semudah membalikkan tangan. Tapi harus ada perencanaan terukur dan tahapan. Dalam lima tahun ke depan harus terlihat penyelesaiannya,” ujarnya.
Ia juga mendorong Dinas SDABMBK memperkuat koordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Sumatera II dan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemko Medan.
Selain penanganan banjir, Komisi 4 juga menyoroti waktu pelaksanaan proyek infrastruktur. Paul bersama anggota Komisi 4, Lailatul Badri dan Renville P Napitupulu, meminta proses tender dilakukan lebih awal sehingga pengerjaan proyek tidak menumpuk pada akhir tahun.
Menurut Paul, pengerjaan proyek yang dilakukan menjelang akhir tahun berpotensi membuat waktu pelaksanaan menjadi lebih singkat dan dapat memengaruhi kualitas pekerjaan.
“Kalau dikerjakan awal atau pertengahan tahun, mutu proyek akan lebih berkualitas dan bahkan terhindar dari SiLPA,” katanya.
Menanggapi masukan tersebut, Kepala Dinas SDABMBK Kota Medan Khairul Azmi mengatakan pihaknya akan berupaya mempercepat pelaksanaan proyek pada 2027.
Ia menyebut proses pengerjaan dan lelang proyek diupayakan sudah dimulai pada Februari 2027. Hal itu termasuk pekerjaan pemasangan U-Ditch yang akan didorong untuk dilaksanakan lebih awal.
“Masukan dan saran dewan akan menjadi kajian teknis kami,” ujar Khairul.
Terkait potensi SiLPA, Khairul mengatakan Dinas SDABMBK akan terus berupaya meningkatkan pelaksanaan program agar anggaran yang telah dialokasikan dapat direalisasikan secara optimal. (bp-03)
