MEDAN, beritapasti.id – Kantor Staf Presiden (KSP) melakukan kunjungan kerja ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sumatera Utara, Selasa (8/9/2026). Dalam kunjungan tersebut, KSP mengapresiasi program Desa Binaan Imigrasi (DBI) dan Petugas Imigrasi Pembina Desa (Pimpasa) sebagai langkah memperkuat pengawasan dan koordinasi di daerah.
Rombongan KSP dipimpin Tenaga Ahli Utama Meilina Siregar dan diterima Kakanwil Ditjen Imigrasi Sumut Parlindungan bersama Kakanimsus Medan Uray Avian, Karudenim Medan Harapan Nasution, serta jajaran pejabat struktural Kanwil.
Turut hadir Kakanwil Pemasyarakatan Sumut Jalu Yuswa Panjang dan Kalapas I Medan Fonika Affandi.
Dalam pertemuan yang berlangsung di aula Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan tersebut, Meilina menekankan pentingnya pengawasan keimigrasian berbasis risiko dan deteksi dini untuk menekan tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
Ia juga mendorong konsolidasi serta pertukaran data antarinstansi agar potensi pelanggaran dapat dideteksi lebih awal. Selain persoalan keimigrasian, KSP menyoroti masalah overcapacity lembaga pemasyarakatan serta perlunya optimalisasi peran pembimbing kemasyarakatan.
Menurut Meilina, kunjungan tersebut dilakukan untuk mengurai persoalan secara sistemik dengan melibatkan seluruh instansi terkait, khususnya dalam pengawasan keimigrasian, pembimbingan kemasyarakatan dan perlindungan WNI dari praktik TPPO.
Menanggapi hal tersebut, Parlindungan menegaskan komitmen Kanwil Ditjen Imigrasi Sumut memperkuat deteksi dini, edukasi, serta sinergi lintas sektor dalam mencegah TPPO dan TPPM sesuai tugas dan fungsi keimigrasian.
Upaya tersebut, kata dia, sejalan dengan amanat Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto serta visi Imigrasi untuk Rakyat yang diusung Dirjen Imigrasi Hendarsam Marantoko.
Kakanimsus Medan Uray Avian juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor agar penanganan TPPO dapat dilakukan secara lebih efektif.
Dalam diskusi dan sesi tanya jawab, Meilina meminta masukan konkret dari jajaran di lapangan sebagai bahan bagi KSP dalam menyusun rekomendasi dan mendorong regulasi yang tepat sasaran.
KSP turut memberikan apresiasi terhadap pembentukan DBI, Pimpasa, dan Forum Komunikasi Penanganan Deteni dan Pengungsi (Forkopdensi) di jajaran Imigrasi Sumatera Utara. Ketiga program tersebut dinilai sebagai langkah positif dalam memperkuat koordinasi dan penanganan persoalan keimigrasian di daerah.
Hasil kunjungan dan diskusi tersebut selanjutnya akan dirangkum menjadi bahan rekomendasi resmi kepada Presiden RI untuk mendukung penguatan tata kelola pemerintahan di Indonesia. (bp-03)
