TEBING TINGGI, beritapasti.id — Kota Tebing Tinggi meraih kategori Unggul dalam penilaian Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD) Tahun 2025 dengan skor 5,60. Capaian ini menunjukkan kinerja positif daerah dalam ketersediaan dan pemanfaatan layanan jasa keuangan masyarakat.
Apresiasi tersebut disampaikan Kepala Direktorat Jasa Keuangan OJK Sumatera Utara, Yusri, saat audiensi kunjungan kerja bersama Wali Kota Tebing Tinggi, H. Iman Irdian Saragih, di Ruang Kerja Wali Kota, Gedung Balai Kota, Rabu (2/9/2026).
Yusri mengatakan, berdasarkan hasil survei PT Rise Indonesia, tingkat akses dan inklusi keuangan masyarakat Tebing Tinggi berjalan sangat baik. Menurutnya, capaian tersebut tidak terlepas dari peran aktif Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kota Tebing Tinggi.
“Akses inklusi keuangan masyarakat Tebing Tinggi mencapai 5,60 dan masuk kategori Unggul. Kami mengapresiasi kolaborasi dan kerja sama yang telah terjalin. Ke depan, peran TPAKD perlu terus kita optimalkan agar proses dan kebutuhan akses keuangan masyarakat bisa kita link-kan semua,” ujar Yusri.
Wali Kota Iman Irdian Saragih menyambut baik apresiasi tersebut dan menyampaikan terima kasih kepada OJK serta seluruh pihak atas pendampingan selama proses evaluasi. Ia menegaskan bahwa akses keuangan bukan hanya mengenai ketersediaan layanan, tetapi juga pemahaman masyarakat dalam menggunakan produk keuangan secara bijak dan tepat.
“Kami menyampaikan terima kasih kepada Otoritas Jasa Keuangan atas pelaksanaan dan pendampingan kegiatan survei akses keuangan daerah ini. Semoga audiensi dan pelaksanaan survei ini dapat menghasilkan informasi, rekomendasi, dan langkah-langkah strategis yang bermanfaat dalam memperkuat inklusi keuangan serta mendorong pertumbuhan ekonomi Kota Tebing Tinggi yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan,” kata Wali Kota.
Kepala Direktorat Inklusi Keuangan OJK, Roni Ukurta Barus, menjelaskan bahwa penilaian IKAD disusun secara berkala melalui kolaborasi lintas kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian PPN/Bappenas, Kemenko Perekonomian, Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI), dan Kemendagri.
Menurut Roni, predikat Unggul Tebing Tinggi didukung sejumlah indikator, seperti tingginya kepemilikan tabungan, pinjaman individu, polis asuransi, persebaran ATM, agen Laku Pandai, merchant QRIS, serta rasio Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap PDRB.
Namun, masih terdapat catatan yang perlu diperkuat, terutama jumlah debitur dan nominal akumulasi pinjaman untuk sektor UMKM.
“Meski demikian, ada catatan yang perlu ditingkatkan ke depan, yaitu pada indikator jumlah debitur serta nominal akumulasi pinjaman untuk sektor UMKM,” jelas Roni.
Sementara itu, Direktur Ekonomi Syariah dan BUMN Kementerian PPN/Bappenas, Rosy Wediawaty, menekankan bahwa perluasan akses keuangan merupakan langkah awal, bukan tujuan akhir. Tantangan berikutnya adalah memastikan masyarakat mampu memanfaatkan layanan keuangan secara aman, produktif, dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan.
“Dengan menjadikan IKAD sebagai instrumen pengukuran dan SASKAD sebagai sumber evidence lapangan, pemerintah daerah diharapkan mampu merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran guna mempercepat pencapaian target inklusi dan kesejahteraan keuangan masyarakat secara berkelanjutan,” jelas Rosy.
Capaian tersebut menjadi dorongan bagi Pemko Tebing Tinggi untuk terus memperkuat inklusi keuangan, khususnya dengan memperluas akses pembiayaan bagi UMKM dan memastikan layanan keuangan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Audiensi kemudian dilanjutkan dengan diskusi interaktif, penyerahan plakat, dan foto bersama. Turut hadir Sekdako Tebing Tinggi Erwin Suheri Damanik, jajaran kepala OPD di lingkungan Pemko Tebing Tinggi, perwakilan Kementerian PPN/Bappenas, serta tim teknis PT Rise Indonesia. (bp-03)
