MEDAN, beritapasti.id – DPRD Kota Medan mendorong percepatan realisasi pembangunan infrastruktur yang menjadi aspirasi masyarakat melalui pokok-pokok pikiran (pokir) anggota dewan. Untuk mendukung program tersebut, DPRD merekomendasikan penambahan anggaran sebesar Rp100 miliar pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK) dalam P-APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2026.
Wakil Ketua DPRD Kota Medan, Hadi Suhendra, mengatakan anggaran tersebut dipersiapkan khusus untuk belanja modal infrastruktur yang bersumber dari pokir seluruh anggota DPRD Medan.
“DPRD Medan menyiapkan anggaran Rp100 miliar di Dinas SDABMBK untuk modal infrastruktur yang menjadi pokir seluruh Anggota DPRD Medan. Ini bentuk keseriusan kita dalam merealisasikan seluruh aspirasi masyarakat terkait infrastruktur,” ujar Hadi Suhendra kepada wartawan, Jumat (21/8/2026).
Menurut politisi Partai Golkar tersebut, pokir anggota DPRD merupakan aspirasi yang disampaikan langsung masyarakat sehingga harus menjadi salah satu prioritas pemerintah dalam pembangunan.
Hadi berharap tidak ada lagi alasan keterlambatan dalam merealisasikan pembangunan yang telah diusulkan melalui pokir karena anggarannya telah dipersiapkan dalam P-APBD 2026.
Ia secara khusus meminta Pemko Medan menyelesaikan persoalan jalan rusak dan drainase yang belum berfungsi optimal.
“Masalah jalan dan drainase harus tuntas. Khususnya untuk wilayah Medan Utara, jangan sampai ada lagi jalan-jalan tanah yang belum diaspal. Drainase juga harus berfungsi dengan baik, mengingat masalah banjir di Medan Utara masih belum teratasi sampai saat ini,” tegasnya.
Sebelumnya, Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menyatakan pembangunan infrastruktur, khususnya di Medan Utara, menjadi salah satu fokus Pemko Medan dalam P-APBD 2026.
Rico mengatakan sejumlah persoalan yang menjadi perhatian antara lain kondisi jalan rusak, jalan yang masih berupa tanah serta drainase yang belum berfungsi optimal.
“Tentunya fokus ke infrastruktur, seperti adanya drainase yang tidak sempurna, jalan yang rusak, bahkan kondisi jalan yang masih tanah, itu yang harus kita perjuangkan. Begitu juga dengan masalah pendidikan dan kesehatan, itu juga akan kita perjuangkan,” kata Rico.
Sementara itu, Kepala Dinas SDABMBK Kota Medan Khairul Azmi mengatakan pihaknya akan memaksimalkan anggaran belanja modal infrastruktur sebesar Rp100 miliar apabila telah disahkan dalam P-APBD 2026.
“Ada rencana penambahan Rp100 miliar untuk belanja modal infrastruktur yang menjadi Pokok Pikiran Anggota DPRD. Bila itu terealisasi, maka tentu akan kita maksimalkan. Tapi ini kan baru KUA-PPAS, belum disahkan,” ujar Khairul Azmi.
Khairul menjelaskan, waktu pelaksanaan pembangunan relatif terbatas sehingga pihaknya akan memprioritaskan pekerjaan fisik yang dapat diselesaikan dalam waktu sekitar dua hingga tiga bulan.
Pekerjaan yang menjadi prioritas antara lain pembangunan jalan lingkungan dan drainase dengan konstruksi beton. Selain itu, pembangunan jalan yang masih berupa tanah serta drainase di wilayah Medan Utara juga akan menjadi perhatian, khususnya kawasan yang terdampak banjir rob.
“Kita fokus pembangunan jalan dan drainase di lingkungan. Ini pengerjaan yang waktu pengerjaannya cukup singkat, apalagi kalau drainase tersebut dikerjakan dengan sistem beton,” katanya.
Dengan tambahan anggaran tersebut, DPRD dan Pemko Medan berharap pembangunan infrastruktur yang menjadi aspirasi masyarakat dapat segera direalisasikan, terutama untuk memperbaiki akses jalan, meningkatkan fungsi drainase dan mengurangi persoalan banjir di kawasan Medan Utara. (bp-03)
