MEDAN, beritapasti.id – Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan inovasi di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Medan tidak boleh hanya berorientasi mengejar penghargaan, tetapi harus menjadi budaya kerja yang mampu meningkatkan kinerja pemerintahan dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Hal itu disampaikan Rico melalui sambutan tertulis yang dibacakan Pj. Sekda Kota Medan Erfin Fahrurrazi dalam kegiatan Evaluasi Parameter dan Dokumen Pendukung Innovative Government Award (IGA) Tahun 2026 di Ruang Rapat 3 Lantai 4 Kantor Wali Kota Medan, Selasa (18/8/2026).
“Inovasi harus menjadi budaya kerja yang mampu meningkatkan kualitas kinerja pemerintahan dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” ujar Rico.
Menurutnya, IGA merupakan penghargaan penting, namun yang lebih utama adalah memastikan inovasi benar-benar membuat kinerja pemerintah semakin efektif dan pelayanan publik semakin baik.
Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut pengukuran dan penilaian Indeks Inovasi Daerah serta IGA 2026. Penilaian mencakup dua aspek utama, yakni satuan pemerintah daerah dan satuan inovasi daerah dengan total 36 indikator.
Rico meminta seluruh perangkat daerah dan camat memastikan setiap indikator didukung data serta dokumen yang lengkap, sesuai dan dapat diverifikasi. Ia juga meminta kesesuaian antara inovasi, parameter penilaian dan bukti pendukung diperiksa kembali.
“Saya minta setiap perangkat daerah memeriksa kembali kesesuaian antara inovasi, parameter penilaian, dan seluruh bukti pendukung yang disampaikan. Kalau masih ada yang kurang, kita perbaiki bersama, kita lengkapi, dan kita pastikan semuanya dapat dipertanggungjawabkan,” pesannya.
Rico juga mendorong penguatan sinergi dan kolaborasi ant perangkat daerah. Menurutnya, inovasi yang dikembangkan bersama akan lebih mudah berkembang dan memberikan manfaat yang lebih luas.
Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kota Medan Benny Iskandar mengatakan evaluasi tersebut menjadi bagian dari proses pengukuran Indeks Inovasi Daerah dan IGA 2026. Penilaian mencakup inovasi yang lahir atau mengalami pembaruan sepanjang 1 Januari 2024 hingga 31 Desember 2025.
Benny meminta seluruh kepala perangkat daerah mendukung penyelesaian penginputan serta kelengkapan dokumen pendukung atau evidence setiap inovasi yang diajukan.
Sementara itu, Kepala Pusat Strategi Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Digitalisasi Pemerintah, dan Inovasi Pemerintahan Dalam Negeri, Dr. Ir. David Yama, M.Sc., M.A., menegaskan inovasi pemerintahan merupakan bagian dari upaya negara memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Menurut David, inovasi bukan tujuan akhir, melainkan sarana untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat.
“Inovasi itu cara, alat, media, bukan tujuan. Inovasi digunakan oleh unit kerja semata-mata untuk mencapai tujuan, yaitu kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat,” katanya.
Ia menjelaskan, inovasi harus diukur dari manfaat yang dihasilkan, bukan sekadar kebaruan program. Inovasi yang baik harus mampu mempermudah pelayanan, meningkatkan efektivitas dan efisiensi, transparan, akuntabel, serta memecahkan persoalan masyarakat maupun organisasi.
“Yang paling penting, inovasi harus memberikan nilai tambah dan mampu memecahkan masalah,” tegas David.
Ia menambahkan, inovasi juga harus terus dikembangkan melalui kolaborasi, meningkatkan kualitas hasil, serta memungkinkan untuk diadopsi atau direplikasi oleh unit kerja maupun daerah lain.
Dengan demikian, keberhasilan inovasi pemerintahan tidak hanya ditentukan oleh seberapa baru sebuah program, tetapi sejauh mana inovasi tersebut mampu memperbaiki pelayanan, memecahkan masalah dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. (bp-03)
