MEDAN, beritapasti.id – Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Medan menyoroti masih rendahnya serapan anggaran serta sejumlah program yang belum terealisasi dalam pelaksanaan APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2025.
Pandangan umum tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kota Medan, Senin (15/6/2026), yang dibacakan oleh Anggota DPRD Medan Fraksi Demokrat, Dr. H. Muslim, M.S.P..
Dalam penyampaiannya, Fraksi Demokrat tetap memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Medan yang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk keenam kalinya secara berturut-turut. Fraksi juga mengapresiasi peningkatan layanan publik, termasuk layanan administrasi kependudukan yang kini dapat diakses di tingkat kecamatan.
Namun demikian, Fraksi Demokrat menilai masih terdapat sejumlah catatan penting yang perlu mendapat penjelasan dari Pemko Medan, khususnya terkait efektivitas pelaksanaan program dan realisasi anggaran di berbagai sektor.
Dari sisi pendapatan, realisasi APBD Kota Medan tahun 2025 mencapai Rp6,324 triliun atau sekitar 90,80 persen dari target Rp6,965 triliun. Capaian tersebut dinilai cukup baik, namun belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat potensi pendapatan yang belum tergarap maksimal.
Fraksi Demokrat juga menyoroti kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dinilai belum signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), seperti PUD Rumah Potong Hewan, PUD Pembangunan Kota Medan, dan PUD Pasar Kota Medan.
Pada sisi belanja, realisasi anggaran tercatat sebesar Rp5,837 triliun atau turun dibanding tahun sebelumnya. Fraksi menilai kondisi ini menunjukkan masih adanya program yang belum terlaksana secara maksimal, yang berdampak pada munculnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sekitar Rp592 miliar.
Sorotan juga diberikan pada sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pelayanan publik. Fraksi Demokrat menyebut masih terdapat sejumlah kegiatan dengan tingkat serapan rendah, bahkan ada yang tidak terealisasi sama sekali, sehingga meminta penjelasan dari organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
Di sektor kesehatan, Fraksi Demokrat menyoroti beberapa program layanan yang disebut belum berjalan optimal, termasuk pelayanan bagi kelompok rentan dan kegiatan surveilans kesehatan. Sementara di bidang infrastruktur, mereka mempertanyakan rendahnya realisasi program pengelolaan sumber daya air dan pengembangan drainase.
Selain itu, Fraksi Demokrat juga menyoroti pembangunan Bus Rapid Transit (BRT) di Kota Medan serta dampak lingkungan yang ditimbulkan, termasuk kebutuhan penanaman kembali pohon yang terdampak proyek tersebut.
Fraksi juga menyinggung persoalan aset daerah, terutama banyaknya aset milik Pemko Medan yang belum bersertifikat serta belum optimalnya pemanfaatan sejumlah fasilitas publik seperti Gedung Islamic Center, Lapangan Merdeka, hingga Stadion Teladan.
Dari sisi pendapatan, Fraksi Demokrat mempertanyakan langkah pemerintah dalam penagihan piutang pajak daerah, termasuk pajak reklame dan air bawah tanah, serta optimalisasi penerimaan dari sektor perhotelan dan perparkiran.
Fraksi Demokrat berharap seluruh catatan tersebut dapat menjadi bahan evaluasi bagi Pemko Medan agar pengelolaan APBD ke depan lebih efektif, transparan, dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. (bp-03)
