MEDAN, beritapasti.id – Proyek Bus Rapid Transit (BRT) senilai Rp1,9 triliun di Kota Medan kembali menjadi sorotan. Sejumlah persoalan, mulai dari penyempitan badan jalan, potensi kemacetan, hingga beban operasional yang dinilai berpotensi membebani APBD Kota Medan, menjadi perhatian DPRD Kota Medan.
Hal tersebut disampaikan Anggota DPRD Kota Medan, Lailatul Badri, usai mengikuti rapat dengar pendapat (RDP) bersama Dinas Perhubungan Kota Medan, Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara, serta BPTD Kementerian Perhubungan terkait proyek BRT yang tengah berjalan.
Menurut Lailatul, pihaknya tidak menolak pembangunan sistem transportasi modern di Kota Medan. Namun, ia menekankan agar seluruh dampak serta kesiapan infrastruktur dikaji secara matang sebelum proyek dijalankan secara penuh.
“Walaupun proyek ini tetap berjalan, kami di DPRD sudah menyampaikan berbagai masukan dan kekhawatiran dalam rapat. Namun tentu ada batas kewenangan yang kami miliki,” ujarnya, Senin (8/6/2026).
Politisi PKB itu menyoroti kondisi ruas jalan di Kota Medan yang dinilai berbeda dengan Jakarta. Ia menyebut penyempitan jalan akibat pembangunan jalur BRT berpotensi memperparah kemacetan di sejumlah titik.
“Jangan samakan Medan dengan Jakarta. Jakarta memiliki badan jalan yang lebih lebar, sementara di Medan rata-rata relatif sempit. Ketika sebagian ruas digunakan untuk jalur BRT, otomatis ruang kendaraan lain menjadi terbatas dan dapat menimbulkan kemacetan,” katanya.
Selain persoalan lalu lintas, Lailatul juga menyoroti skema pendanaan proyek yang disebut melibatkan Bank Dunia (World Bank). Ia menegaskan pentingnya pemahaman publik bahwa skema tersebut bukan sekadar hibah, melainkan pinjaman yang harus dikembalikan.
“Ini perlu dipahami masyarakat agar tidak terjadi salah persepsi. Yang dimaksud bantuan itu pada dasarnya adalah pinjaman yang tetap harus dibayar kembali,” tegasnya.
Ia juga menyinggung biaya operasional transportasi massal di Kota Medan seperti Trans Metro Deli dan bus listrik, yang dinilai belum seimbang dengan pendapatan daerah.
“Saat ini, operasional Trans Metro Deli atau bus listrik disebut hanya menghasilkan PAD sekitar Rp8 miliar per tahun, sementara biaya operasionalnya bisa mencapai lebih dari Rp90 miliar per tahun. Apalagi jika nanti ada tambahan sekitar 200 armada BRT, tentu beban operasional akan semakin besar,” ungkapnya.
Lailatul mempertanyakan kesiapan Pemko Medan dalam menanggung pembiayaan tersebut di tengah kebijakan efisiensi anggaran.
“Apakah ini sudah benar-benar dipertimbangkan? Jangan sampai APBD Kota Medan justru terbebani terlalu besar,” tambahnya.
Ia juga menilai masih banyak persoalan mendasar yang lebih prioritas untuk ditangani, salah satunya penanganan banjir yang hingga kini masih menjadi keluhan utama masyarakat.
“Masalah utama Kota Medan saat ini adalah banjir. Itu yang seharusnya menjadi prioritas,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Lailatul juga meminta agar pemerintah membuka informasi secara transparan kepada masyarakat terkait manfaat, risiko, dan dampak jangka panjang proyek BRT, guna menghindari polemik di publik.
“Kami mendukung pembangunan yang berpihak kepada masyarakat, tetapi semua harus dihitung secara matang agar manfaatnya sebanding dengan biaya dan dampak yang ditimbulkan,” pungkasnya. (bp-03)
