MEDAN, beritapasti.id – Anggota Komisi IV DPRD Kota Medan dari Fraksi PKS, Datuk Iskandar Muda, mengingatkan agar pembangunan proyek Bus Rapid Transit (BRT) Mebidangro yang merupakan bagian dari Program Strategis Nasional (PSN) tidak menimbulkan beban baru bagi keuangan daerah maupun masyarakat.
Menurut Datuk, pemerintah perlu memastikan skema pembiayaan proyek berjalan secara transparan dan tidak berdampak pada kemampuan daerah dalam membiayai program pembangunan lainnya yang menjadi kebutuhan masyarakat.
“Kami berharap proyek PSN ini tidak membebani APBD Kota Medan, baik dalam proses pembangunan maupun operasionalnya di masa mendatang,” ujar Datuk kepada wartawan di Medan, Rabu (10/6/2026).
Ia juga menyoroti minimnya keterlibatan DPRD Kota Medan dalam proses perencanaan dan penganggaran proyek tersebut. Padahal, sebagai lembaga yang memiliki fungsi pengawasan dan penganggaran, DPRD seharusnya mendapatkan informasi dan ruang untuk memberikan masukan sejak tahap awal.
“Yang menjadi pertanyaan, DPRD Medan tidak pernah dilibatkan dalam proses perencanaan maupun penganggaran. Kami tidak pernah diundang untuk membahas kebijakan ini. Tiba-tiba proyek sudah berjalan. Ke depan, koordinasi dan komunikasi dengan DPRD harus lebih baik,” katanya.
Meski demikian, Datuk menegaskan bahwa pihaknya mendukung pembangunan sistem transportasi massal modern sebagai upaya meningkatkan mobilitas masyarakat dan memperbaiki tata kelola transportasi perkotaan.
“Pada prinsipnya kami mendukung pembangunan transportasi massal di Kota Medan. BRT dapat menjadi solusi jangka panjang untuk mengurangi ketergantungan terhadap kendaraan pribadi sekaligus meningkatkan kualitas layanan transportasi publik,” ujarnya.
Namun, ia menilai terdapat sejumlah aspek yang perlu menjadi perhatian pemerintah selama pelaksanaan proyek berlangsung, salah satunya terkait dampak lingkungan akibat penebangan pohon di sejumlah ruas jalan yang menjadi jalur pembangunan BRT.
Menurut Datuk, meskipun pemerintah berencana melakukan penanaman kembali dengan jumlah lebih banyak, proses pemulihan fungsi ekologis tidak dapat dilakukan dalam waktu singkat.
“Pohon-pohon yang telah tumbuh puluhan tahun dan memberikan keteduhan tidak bisa langsung tergantikan. Penanaman kembali tentu perlu diapresiasi, tetapi dibutuhkan waktu yang panjang untuk mengembalikan kondisi lingkungan seperti semula,” katanya.
Selain persoalan lingkungan, Datuk juga menyoroti dampak pembangunan terhadap lalu lintas di sejumlah titik proyek yang saat ini menimbulkan kemacetan. Ia meminta pemerintah menyiapkan rekayasa lalu lintas yang efektif agar aktivitas masyarakat tidak terganggu.
“Dampak yang paling dirasakan masyarakat saat ini adalah kemacetan di lokasi pengerjaan proyek. Pemerintah harus memastikan pengaturan lalu lintas berjalan optimal selama proses pembangunan berlangsung,” ujarnya.
Lebih lanjut, Datuk mengingatkan pemerintah agar memperhatikan nasib pelaku transportasi konvensional, khususnya pengemudi angkutan kota (angkot), yang berpotensi terdampak oleh hadirnya sistem transportasi massal baru.
Menurutnya, modernisasi transportasi harus disertai kebijakan transisi yang adil sehingga tidak menimbulkan persoalan sosial dan ekonomi di tengah masyarakat.
“Jangan sampai program yang baik justru mengorbankan kelompok tertentu. Pemerintah perlu menyiapkan skema yang jelas, baik melalui integrasi layanan, pelatihan keterampilan, maupun peluang pekerjaan baru bagi para pengemudi angkot yang terdampak,” tegasnya.
Datuk menambahkan, keberhasilan proyek BRT tidak hanya diukur dari selesainya pembangunan infrastruktur, tetapi juga dari kemampuan pemerintah menjaga keseimbangan antara pembangunan, kelestarian lingkungan, serta keberlangsungan ekonomi masyarakat.
“Pembangunan transportasi massal harus menjadi solusi bersama. Lingkungan tetap terjaga, masyarakat tidak kehilangan mata pencaharian, dan dampak sosial dapat diminimalkan. Dengan perencanaan yang matang, BRT bisa menjadi kebanggaan Kota Medan tanpa menimbulkan persoalan baru di kemudian hari,” pungkasnya. (bp-03)
